Oleh: Huda Ems (SHE) Lawyer, Analis Politik, Aktivis ’98
SUARASMR.NEWS – Sebelum opini ini saya tulis, saya terlebih dahulu menulis sebuah opini singkat berjudul “Jokowi Gentar terhadap SBY.” Responsnya bisa ditebak: para Termul langsung menuduh saya sebagai pendukung SBY, bahkan melabeli saya dengan stigma murahan: Kadrun.
Di titik itulah saya sampai pada satu kesimpulan penting: syarat utama menjadi Termul adalah cuti nalar. Mereka boleh aktif mengikuti politik, tetapi jelas tanpa logika, tanpa memori, dan tanpa rasa malu pada fakta.
Bagaimana mungkin saya disebut pendukung SBY, sementara dalam sejarah politik yang masih segar di ingatan publik, saya berada di barisan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, bertarung habis-habisan melawan SBY dan AHY dalam konflik internal Partai Demokrat?
Saat itu, posisi saya jelas dan resmi: Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi Moeldoko. Saya juga dilabeli Kadrun, sebuah ironi politik yang nyaris tragikomedi.
Padahal, hingga hari ini, tak satu pun dari mereka mampu membantah fakta bahwa istilah “Kadrun” pertama kali dicetuskan oleh saya, jauh sebelum para Termul menjadikannya komoditas propaganda. Jejak digitalnya ada, bisa dilacak, dan tak terbantahkan.
Lebih jauh, saya pernah menjadi bagian dari Tim Kuasa Hukum Kementerian Republik Indonesia dalam perkara pembubaran HTI di PTUN Jakarta. Saya juga pernah menjadi Tim Kuasa Hukum Ahok. Maka melabeli saya Kadrun bukan sekadar salah alamat, tetapi kedunguan yang kasat mata—buta politik dan tuna sejarah.
Kini, mari kita masuk pada substansi yang lebih serius: Barter Politik SBY dan Partai Demokrat Terhadap Kekuasaan Prabowo–Gibran.
Ketika publik dan netizen ramai-ramai menertawakan kelambanan Pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menangani bencana ekologis banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera, khususnya Aceh, tiba-tiba muncul isu baru yang dilempar dengan piawai: Pilkada Tidak Langsung.
Isu ini bekerja seperti tirai asap. Perbincangan publik pun bergeser—dari bencana ekologis ke bencana demokrasi. Pilkada Tidak Langsung berarti satu hal: hak rakyat dirampas.
Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan dikembalikan ke DPRD. Ini bukan sekadar perubahan sistem, melainkan pengkhianatan terang-terangan terhadap demokrasi.
Rakyat sudah kehilangan banyak hak: hak bersuara kritis, hak hidup layak, hak atas lingkungan yang sehat. Kini, hak terakhir—hak memilih pemimpinnya sendiri—ingin dirampas juga.
Di tengah gelombang penolakan rakyat yang massif, PDIP tampil mengambil posisi tegas, menolak rencana Pilkada Tidak Langsung dan berdiri di barisan rakyat. Sikap ini konsisten dengan watak partai yang terbiasa berada di dalam maupun di luar kekuasaan.
Namun tidak dengan Partai Demokrat. Di bawah kepemimpinan SBY dan AHY, Demokrat awalnya menolak Pilkada Tidak Langsung. Tetapi tak lama kemudian, berbalik arah dan mendukungnya. Inilah politik plin-plan—politik tanpa prinsip, tanpa kompas moral. Kami, kelompok pro-demokrasi, akan melawan ini habis-habisan.
Kami bukan tipe politisi pengecut. Bukan pula tipe penguasa seperti Jokowi yang langsung gemetar dan klarifikasi hanya karena digertak akan dibawa ke ranah hukum oleh SBY dalam isu ijazah bodong.
Pertanyaannya sederhana: Mengapa SBY dan Partai Demokrat tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung?
Jawabannya pun sederhana: takut kehilangan kursi kekuasaan. Takut dianggap pembangkang oleh Presiden Prabowo. Takut didepak dari koalisi. Takut tak kebagian kue kekuasaan. Partai Demokrat bukan PDIP. Ia tak terbiasa “puasa” kekuasaan.
Ia lebih mirip Golkar—partai yang tak pernah tahan lapar, selalu butuh jatah jabatan. Maka terjadilah barter politik paling telanjang: Demokrat mendukung Pilkada Tidak Langsung, asal tetap mendapat kursi menteri dan posisi strategis lainnya.
Di sinilah relevansi peringatan Mahatma Gandhi kembali menggema: “Salah satu dosa besar politik adalah berpolitik tanpa prinsip.”
Pak SBY, sadarlah. Kembalilah ke barisan rakyat yang puluhan tahun memperjuangkan Indonesia yang demokratis dan beradab. Jangan silau oleh godaan kekuasaan. Jangan gadaikan demokrasi demi jabatan.
Sapere aude! Beranilah berpikir. Beranilah berpihak pada kebenaran. (red/SHE)
