SUARASMR.NEWS – Pemerintah tampak tak main-main dalam membenahi iklim usaha nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kanal pengaduan debottlenecking resmi pemerintah telah menerima 63 laporan hambatan usaha sejak dibuka pada 16 Desember 2025 hingga 26 Januari 2026 pukul 11.00 WIB.
Saluran pengaduan yang bisa diakses melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id/ itu menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk melaporkan berbagai persoalan yang selama ini menghambat roda bisnis di Indonesia dari urusan sepele hingga kasus besar yang mangkrak bertahun-tahun.
“Jangan takut untuk mengadu. Masalah apa pun yang dihadapi ketika berbisnis di Indonesia, sampaikan. Kita sedang serius memperbaiki iklim usaha nasional,” tegas Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (26/1/2026).
Dari puluhan laporan tersebut, empat kasus telah tuntas, sementara tiga lainnya masih dalam tahap monitoring. Namun, tak semua aduan langsung diproses. Sebanyak tujuh laporan terpaksa dikembalikan karena dinilai perlu perbaikan administrasi dan kelengkapan data.
Yang paling menyita perhatian, Purbaya mengungkap adanya kasus besar di sektor energi yang kini tengah menjadi sorotan serius pemerintah. Kasus tersebut bahkan ditargetkan mulai disidangkan pekan depan, menandai babak baru pembongkaran proyek-proyek besar yang lama terkatung-katung.
“Ada yang di sektor energi, cukup besar. Minggu depan saya minta disidangkan supaya kelihatan betul bahwa kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun, hanya karena kendala yang menurut saya sebenarnya kecil,” ujar Purbaya lugas.
Saat ditanya apakah kasus tersebut berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM), Purbaya memilih irit bicara. Ia hanya memberi sinyal bahwa publik akan dibuat terkejut saat waktunya tiba.
“Itu nanti akan lebih seru lagi, karena mungkin pemainnya besar-besar. BBM? Bukan. Tunggu saja,” katanya sambil tersenyum.
Pernyataan ini pun memantik spekulasi luas. Publik kini menanti: kasus energi apa yang akan dibuka, proyek siapa yang tersendat, dan aktor besar mana yang bakal terseret? Satu hal jelas pemerintah tengah membuka pintu lebar-lebar untuk membongkar hambatan lama yang selama ini mengunci laju investasi nasional. (red/hil)
