SUARASMR.NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengeksekusi seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal tersebut disampaikan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Sidoarjo, pada Selasa (27/1/2026).
Khofifah menegaskan, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar laporan administratif, melainkan cermin keras untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik di Jawa Timur.
“Pemeriksaan ini menjadi alarm penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Khofifah.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada BPK RI sekaligus memastikan seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti semua rekomendasi BPK. Fokus utama kami adalah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pendidikan menengah,” tandasnya.
Ketahanan Pangan Disorot, Irigasi Jadi Kunci: LHP BPK mencakup pemeriksaan kinerja pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan Jawa Timur pada periode anggaran 2023 hingga Semester I 2025, yang meliputi wilayah Surabaya, Kediri, dan Lamongan.
BPK menyoroti masih terbatasnya desain kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta belum optimalnya koordinasi lintas kementerian.
Menanggapi hal itu, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari penguatan koordinasi pengelolaan irigasi, penyusunan kajian sedimentasi waduk dan rawa, hingga pembangunan basis data jaringan irigasi tersier sebagai fondasi rehabilitasi ke depan.
Bahkan, Khofifah mengungkapkan langkah “jemput bola” dengan membawa belasan kepala daerah langsung menghadap Menteri Pekerjaan Umum.
“Kami punya peta irigasi sangat lengkap dari Pangdam V Brawijaya. Itu kami sampaikan langsung ke Menteri PU agar irigasi tersier bisa dimaksimalkan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengencangkan pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan ketat, serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan sistem informasi LP2B.
Data Sawah Disatukan, Kebijakan Diperketat: Sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian non-hutan, dan Lahan Baku Sawah (LBS) juga terus dikebut.
“Sinkronisasi sudah kami lakukan melalui Kanwil ATR/BPN, dan akan segera ditindaklanjuti hingga tingkat Dirjen,” ujar Khofifah.
Tak hanya ketahanan pangan, BPK juga menyoroti kepatuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah periode 2024 hingga Triwulan III 2025, khususnya pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim telah melakukan perencanaan berbasis data, penertiban pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan, serta memperkuat pengawasan demi menjamin mutu dan keberlanjutan program pendidikan.
“Pengawasan terus kami perkuat agar kualitas pendidikan menengah benar-benar terjaga,” katanya.
Khofifah berharap seluruh rekomendasi dalam LHP BPK dapat menjadi bahan bakar perbaikan menyeluruh, sekaligus pijakan kuat bagi Jawa Timur dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan mencetak Generasi Emas 2045.
“Pengawasan terus kami perkuat agar kualitas pendidikan menengah benar-benar terjaga,” katanya, ini bukan sekadar evaluasi, tapi momentum untuk melompat lebih jauh,” pungkasnya. (red/akha)
