SUARASMR.NEWS –Partai Golkar membuat langkah mengejutkan sekaligus bersejarah. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengumumkan bahwa Adies Kadir tidak lagi berstatus sebagai pengurus maupun kader Golkar, menyusul persetujuan DPR RI atas pencalonannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hari ini kami mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar untuk negara, beliau pernah menjadi pimpinan DPR, dan kini kami ikhlaskan untuk mengabdi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.” tegas Bahlil saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Bahlil menegaskan, pengunduran diri Adies Kadir telah dilakukan jauh sebelum DPR RI menetapkannya sebagai Hakim MK. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip independensi lembaga peradilan.
“Sejak sebelum diputuskan, beliau sudah mundur dari kepengurusan dan keanggotaan partai. Hakim itu harus independen, tidak boleh terikat kepentingan politik,” ujar Bahlil.
Saat ditanya kapan tepatnya status Adies Kadir dicabut sebagai kader Golkar, Bahlil menyebut proses itu telah rampung beberapa hari lalu. “Begitu beliau dipilih, saat itu juga posisinya bukan lagi kader partai,” tandasnya.
Keputusan monumental itu disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (27/1). Dalam rapat tersebut, Adies Kadir yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI resmi ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi MK.
Paripurna DPR RI juga sekaligus mencabut Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025–2026, yang sebelumnya menetapkan nama Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan, pemilihan Adies Kadir bukan tanpa alasan. Selain menyandang gelar profesor dan doktor di bidang hukum, Adies dikenal memiliki rekam jejak panjang di Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi urusan hukum.
“Pengalaman, kapasitas akademik, dan rekam jejak beliau di bidang hukum membuat DPR yakin Adies Kadir layak dan mumpuni mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi,” pungkas Saan.
Dengan keputusan ini, Adies Kadir resmi menutup lembaran politik praktisnya dan membuka babak baru sebagai penjaga konstitusi negara. Sebuah transformasi besar dari panggung parlemen menuju singgasana hukum tertinggi. (red/ria)
