Tamparan Langit Untuk Jokowi? Atau Alarm Bagi Demokrasi?
Oleh: Saiful Huda Ems
SUARASMR.NEWS – Langit seolah tak lagi diam. Satu per satu peristiwa datang seperti alarm keras bagi perjalanan politik pasca-kekuasaan Jokowi.
Sosok yang dulu berjanji akan kembali menjadi “rakyat biasa di Solo”, kini dalam pandangan para pengkritiknya justru tetap berada di pusaran manuver dan pengaruh politik yang riuh dan kontroversial.
Alih-alih tenggelam dalam kesederhanaan, Jokowi dinilai masih aktif menjaga orbit kekuatan. Ia disebut ikut mengarahkan dukungan politik, turun memanaskan mesin pemenangan, bahkan dikaitkan oleh para pengkritik dengan sejumlah tokoh daerah yang belakangan tersandung kasus hukum.
Pertama, ternyata setelah ia tak lagi menjadi presiden, Jokowi malah sibuk memelihara Termul. Iapun ikut-ikutan menjadi tim sukses calon-calon kepala daerah, yang di antaranya kini terlibat korupsi dan diseret ke KPK. Contoh terbaru Bapati Pati dan Walikota Madiun.
Kedua, Jokowi malah terlihat sibuk memobilisasi warga dari beberapa daerah, untuk datang berkunjung ke rumahnya, dan diberi kesan seolah-olah mereka rindu dan ingin bertemu Jokowi.
Ada yang nangis-nangis, memuji-muji dll. Padahal dalam faktanya mereka semua disetting duluan oleh orangnya Jokowi untuk melakukan drama seperti itu.
Ketiga, Jokowi setelah berhasil mengobrak-abrik tatanan hukum dan demokrasi di negeri ini, Jokowi sekarang nampak lebih sibuk untuk membesarkan partai politik yang diketuai oleh anaknya sendiri.
Bagi para pendukungnya ini loyalitas. Bagi para penentangnya, ini intervensi berkepanjangan. Fenomena kunjungan massa ke kediamannya pun memicu perdebatan.
Ada yang melihatnya sebagai bukti cinta rakyat yang tak padam. Namun ada pula yang menudingnya sebagai panggung yang telah diskenariokan sebuah teater politik penuh air mata dan puja-puji. Kebenarannya? Publiklah yang menilai.
Sorotan lain datang dari keterlibatannya dalam dinamika partai yang dipimpin anggota keluarganya. Para pengkritik menilai ini sebagai bentuk politik dinasti yang kian vulgar. Para pembela menyebutnya sekadar hak politik setiap warga negara. Pertarungan tafsir pun tak terhindarkan.
Kontroversi lama kembali diangkat termasuk tudingan soal dokumen pendidikan (ijazah palsu) yang terus dipersoalkan oleh sebagian pihak di ruang hukum dan opini.
Di sini perdebatan belum selesai, dan proses hukumlah yang semestinya menjadi penentu, bukan teriakan massa atau propaganda digital.
Yang jelas, citra Jokowi hari ini tidak lagi berdiri di ruang kosong. Ia dikelilingi badai kritik, gelombang hujatan, sekaligus tembok loyalitas keras dari para pendukungnya.
Polarisasi terasa makin tajam: akademisi, aktivis, dan purnawirawan yang vokal di satu sisi; barisan relawan militan di sisi lain. Indonesia menyaksikan duel narasi yang kian panas.
Bagi para pengkritik, ini adalah hukum sebab-akibat politik: apa yang ditanam, itulah yang dituai. Bagi para pendukung, ini adalah serangan sistematis terhadap figur yang telah bekerja. Dua kubu berdiri saling berhadapan dan kebenaran menjadi medan tempur persepsi.
Pertanyaannya kini bukan hanya tentang Jokowi. Tapi tentang arah demokrasi: apakah kita sedang menyaksikan koreksi sejarah atau sekadar dendam politik yang dibungkus retorika moral?
Sapere aude beranilah berpikir. Demokrasi hidup dari keberanian bertanya, bukan ketakutan untuk berbeda. (red/SHE)
