SUARASMR.NEWS – Di era digital saat ini, perundungan siber atau cyberbullying menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak.
Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, kasus perundungan melalui dunia maya semakin beragam dan mengkhawatirkan.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan bahwa 48 persen anak pernah menjadi korban cyberbullying.
“KPAI sering menerima aduan soal perundungan melalui dunia maya yang menimpa anak-anak, bentuknya kini semakin beragam dan mengkhawatirkan,” ujarnya dikutip suarasmr.news dari perbincangan di RRI Pro3 Surabaya.
Perundungan siber tidak hanya terjadi dalam bentuk teks biasa, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI). Misalnya, ada anak yang menjadi korban dengan wajah dan tubuhnya dimanipul digital.
Selain itu, beberapa anak terjebak dalam prostitusi online akibat penyalahgunaan media sosial. Situasi ini menunjukkan betapa kompleks dan seriusnya masalah perundungan siber yang saat ini terjadi.
Salah satu penyebab utama perundungan siber adalah pertikaian orang tua yang merupakan tokoh publik. Ketika orang tua bertikai di ruang publik, anak-anak sering kali menjadi korban penilaian masyarakat atau netizen.
Hal ini membuat anak-anak merasa tertekan dan terpinggirkan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka.
Menurut Ai Maryati, tantangan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Kekerasan kini bisa berkamuflase di ruang maya dan tidak lagi hanya terjadi di rumah.
Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjaga dinamika rumah tangga agar tidak berdampak kepada anak-anak. Jika ada konflik rumah tangga, sebaiknya tidak dibiarkan terekspos karena anak-anak akan merasakan efeknya.
Untuk menangani masalah ini, KPAI bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan layanan rehabilitasi psikologis. Layanan bimbingan konseling (BK) menjadi garda terdepan perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Anak bisa saja menjadi korban, pelaku, atau saksi perundungan, tetapi semuanya butuh pendampingan. Karena itu, KPAI ingin akses bantuan psikologis semakin dekat kepada anak-anak.
Namun, Ai Maryati menyayangkan bahwa belum semua anak terbuka untuk mengakses layanan tersebut karena kurangnya kesadaran. Meski begitu, dia menekankan bahwa negara tetap harus hadir untuk memfasilitasi layanan tersebut.
Negara perlu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan di tengah tantangan perundungan siber.
Berdasarkan temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), satu dari tiga anak di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Menurut Ai Maryati, hal ini memperkuat urgensi keberadaan layanan rehabilitasi di sekolah dan komunitas.
Karena itu, KPAI menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ini diwujudkan dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas TPPK) di setiap sekolah.
Ia berharap keberadaan satgas ini dapat mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk cyberbullying.
“Satgas ini harus punya jalur rujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),” katanya.
Dengan demikian, penting bagi masyarakat, orang tua, dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi masalah perundungan siber ini.
Dengan pendekatan yang tepat kolaborasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di era digital ini. (red/akha)
