SUARASMR.NEWS – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pemerintah harus memprioritaskan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) sebelum mengubah atau melanjutkan program.
Peringatan ini disampaikan usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ribuan penerima bansos yang tidak layak, termasuk pegawai BUMN, dokter, eksekutif, bahkan pemain judi online.
“Verifikasi data itu paling penting. Jangan ubah program tanpa data yang akurat, detail, dan benar. Jangan sampai rakyat yang berhak malah tidak dapat, sementara yang tak berhak justru menerima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/8).
PPATK menemukan dari 10 juta rekening yang dianalisis, 78 ribu penerima bansos terindikasi aktif bermain judi online pada semester I 2025.
Ada pula 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif masuk daftar penerima. Bahkan, 56 rekening memiliki saldo di atas Rp50 juta.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut temuan tersebut telah diserahkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi ulang dan dilakukan ground-check. “Ini catatan penting yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Puan mengingatkan agar pembaruan data dilakukan sebagai fondasi kebijakan sosial, seperti yang ia terapkan saat menjabat Menko PMK. “Tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” ujarnya. (red/ria)
