SUARASMR.NEWS – Ombudsman RI menyoroti tajam sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak berempati terhadap penderitaan rakyat dan menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran belakangan ini.
Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, meminta DPR segera memperbaiki etika komunikasi publik serta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Respons sejumlah pimpinan DPR yang kurang menunjukkan empati semakin memperkeruh keadaan,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Transparansi Fasilitas DPR: Ombudsman juga mendesak DPR membuka secara transparan seluruh fasilitas keuangan yang diterima anggotanya mulai dari gaji, tunjangan, hingga subsidi pajak penghasilan.
Langkah ini, kata Johanes, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta peninjauan ulang atas seluruh fasilitas DPR dengan prinsip transparansi, kepatutan, efisiensi fiskal, dan rasa keadilan publik.
Selain itu, DPR diminta menyusun mekanisme partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan berdampak luas, baik melalui konsultasi publik, dengar pendapat, maupun pemanfaatan teknologi digital untuk keterbukaan informasi.
Kritik Tindakan Represif Aparat: Tak hanya DPR, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait tindakan represif aparat dalam mengawal demonstrasi.
“Tindakan represif, penangkapan massal, hingga jatuhnya korban luka dan meninggal dunia merupakan dugaan malaadministrasi serius,” tegas Johanes.
Ia menegaskan, negara tidak boleh abai karena pelayanan publik adalah hak setiap warga negara. “Penggunaan kekuatan berlebihan aparat jelas berpotensi melanggar hak konstitusional bahkan hak asasi manusia,” lanjutnya.
Dorong Presiden Ambil Langkah Tegas: Ombudsman mendesak Presiden Prabowo menghentikan kekerasan aparat di lapangan, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Polri dalam penanganan aksi unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa.
Johanes juga meminta Presiden membuka secara transparan proses hukum atas kasus meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang diduga menjadi korban kekerasan aparat.
Usulan Dialog Nasional: Untuk meredam eskalasi, Ombudsman mendorong Presiden menggelar dialog nasional dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya, mendengarkan langsung aspirasi rakyat demi perbaikan praktik berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial.
“Ombudsman hadir memastikan negara bekerja dengan cara yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tegas Johanes. (red/hil)
