SUARASMR.NEWS – Maraknya hoaks di dunia digital kian meresahkan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur menegaskan, menangkal kabar bohong tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar masyarakat terlindungi dari informasi menyesatkan.
Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo Jatim, Eko Setiawan, mengatakan pihaknya selama ini terus melakukan edukasi publik dan sosialisasi cara mengenali serta menghindari hoaks. Namun, ia mengakui upaya tersebut akan timpang bila dilakukan sendirian.
“Edukasi dan sosialisasi terus kami lakukan, tetapi tentu tidak bisa hanya oleh Kominfo. Kami perlu bekerja sama dengan Mafindo, KPID, lembaga penyiaran, komunitas, hingga pemerintah dalam regulasi untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat,” ujarnya di Surabaya, Selasa (9/9/2025).
Literasi Digital Jadi Kunci Menurut Eko, literasi digital harus menjadi budaya masyarakat di tengah derasnya arus informasi. Ia menilai banyak orang masih enggan membaca berita secara utuh, apalagi memverifikasi kebenarannya.
“Membaca saja sering enggan dilakukan, apalagi mengecek kebenaran informasi. Karena itu literasi digital harus ditumbuhkan sebagai kebiasaan agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks,” tegasnya.
Perlu Sinergi Bersama: Kominfo Jatim menilai hoaks tidak hanya berbahaya bagi individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media maupun institusi negara. Karena itu, peran media mainstream seperti radio dan televisi menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi kredibel dan terverifikasi.
Selain itu, komunitas masyarakat sipil seperti Mafindo disebut punya kontribusi besar dalam mendeteksi, mengklarifikasi, dan menyebarkan literasi digital. Sementara pemerintah diharapkan tegas menindak penyebar hoaks yang terorganisir.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, komunitas, dan masyarakat, Eko berharap ekosistem digital di Indonesia semakin sehat dan bebas dari ancaman kabar bohong. (red/akha)
