SUARASMR.NEWS – Proyek prestisius Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan tajam publik. Meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan siap menanggung seluruh tanggung jawab atas utang proyek tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan langkah hukum tetap berlanjut.
“Penyelidikan tetap jalan! Tidak ada satu pun larangan untuk melakukan penyelidikan,” tegas Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Tanak menegaskan, penyelidikan adalah langkah penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam megaproyek yang melibatkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.
“Kalau tidak ada (korupsi), ya selesai. Tapi kalau ada, tentu akan kami sampaikan kepada Presiden,” ujarnya lugas.
Dugaan Mark Up Mencengangkan: Biaya Tembus 3 Kali Lipat.
Kisruh proyek Whoosh ini bermula dari pernyataan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, dalam video di kanal Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.
Mahfud mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran alias mark up yang mencengangkan dalam proyek kereta cepat tersebut.
“Di China, biaya per kilometer kereta cepat hanya sekitar 17–18 juta dolar AS, tapi di Indonesia bisa tembus 52 juta dolar AS per kilometer! Naik tiga kali lipat. Uangnya ke mana?” ujar Mahfud dengan nada tegas.
Pernyataan itu sontak mengguncang publik. KPK pun langsung merespons dengan meminta Mahfud melaporkan temuannya secara resmi agar bisa ditindaklanjuti.
Pada 27 Oktober 2025, lembaga antirasuah tersebut akhirnya mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi proyek Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.
Prabowo Tegas: “Saya yang Tanggung Jawab!”
Di tengah hiruk-pikuk isu korupsi yang menyeret proyek strategis nasional itu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara.
Dalam kunjungan ke Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta (4/11/2025), Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan proyek Whoosh, termasuk utangnya.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab semua,” kata Prabowo dengan nada tegas.
KPK: “Kami Tetap Jalan, Tak Ada yang Kebal Hukum”
Meski Presiden sudah menyatakan tanggung jawabnya, KPK memastikan proses hukum tidak akan berhenti. Tanak menegaskan bahwa penyelidikan merupakan kewenangan penuh KPK, dan siapa pun bisa dimintai keterangan jika diperlukan.
“Kami bisa sampaikan kepada Presiden bila ditemukan tindak pidana. Dan Presiden tentu akan menerima,” ujarnya penuh keyakinan.
Kini, publik menunggu langkah konkret KPK dalam membongkar dugaan “lubang gelap” di balik proyek transportasi paling ambisius di Indonesia tersebut.
Apakah akan ada tersangka besar yang terseret? Ataukah Whoosh akan melaju tanpa beban korupsi di rel hukum yang bersih?
Satu hal pasti, KPK sudah menyalakan mesin penyelidikan, dan Whoosh kini bukan hanya melaju di rel kereta tapi juga di rel hukum. (red/ria)
