SUARASMR.NEWS – Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mengingatkan pemerintah agar lebih bijak dan terbuka dalam menyusun kebijakan, khususnya yang menyangkut pajak.
Menurutnya, kebijakan yang dibuat tanpa kajian matang dan tanpa melibatkan masyarakat berisiko memicu gejolak sosial.
“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,” tegas Alissa di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Ia mencontohkan kasus di Pati, Jawa Tengah, di mana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen berujung demonstrasi besar.
Hal serupa juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, setelah PBB-P2 dinaikkan 400 persen oleh Pemda setempat. Alissa menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah fondasi utama.
“Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” ujarnya.
Tunas GUSDURian 2025 Perkuat Demokrasi dan Keadilan Ekologi: Pernyataan Alissa disampaikan menjelang Tunas GUSDURian 2025, forum konsolidasi nasional para penggerak GUSDURian yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai komunitas, tokoh lintas agama, akademisi, hingga jejaring masyarakat sipil.
Dengan tema “Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia”, forum ini tidak hanya membahas penguatan demokrasi, tetapi juga isu mendesak lainnya: krisis iklim dan keadilan ekologis.
“Di Indonesia, krisis iklim diperparah industri ekstraktif yang masih beroperasi dengan pendekatan kekuasaan. Masyarakat adat tersingkir, ekosistem rusak parah, dan kewajiban reklamasi tambang banyak yang diabaikan. Akibatnya, rakyat jadi korban, dari lubang tambang hingga tanah tandus,” papar Alissa.
Menurutnya, perjuangan ekologis bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga soal keadilan. “Keadilan ini mencakup perlindungan bagi masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam,” tambahnya.
Rangkaian Acara dan Tokoh yang Hadir:Tunas GUSDURian 2025 akan menghadirkan berbagai agenda, mulai dari Konferensi Pemikiran Gus Dur, Forum Gerakan, hingga Festival Gerakan.
Kegiatan juga akan dilengkapi dengan Community Space (bazar & pameran gerakan), Learning Space (ruang berbagi pengetahuan & keterampilan), hingga Malam Budaya.
Sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain KH. Husein Muhammad, Dewi Kanti Setianingsih, Greg Barton, Mahfud MD, Badriyah Fayumi, Kamala Candrakirana, Laode M. Syarif, Tantowi J. Musaddad, Nissa Wargadipura, dan Sandra Moniaga.
“Gus Dur selalu bekerja berbasis nilai. Nilai-nilai itu sekarang harus diturunkan dalam bentuk nyata untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan keadilan ekologi bagi masyarakat,” tutup Alissa. (red/hil)
