SUARASMR.NEWS – Wabah demam berdarah dengue (DBD) yang melanda Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk segera bertindak cepat menangani kasus tersebut.
Bambang Haryo mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, wabah DBD telah menelan dua korban jiwa dari kalangan anak-anak. Ia mendapat laporan dari tim BAS yang juga berasal dari warga.
Bambang Haryo juga menjelaskan, bahwa di Desa Pabean ini sudah terjadi wabah DBD dan dua anak meninggal dunia. Satu usia 11 tahun dan satu lagi balita umur 5 tahun.
“Saya mendapat laporan dari tim BAS yang juga berasal dari warga. Di Desa Pabean ini sudah terjadi wabah DBD dan dua anak meninggal dunia. Satu usia 11 tahun dan satu lagi balita umur 5 tahun,” ungkap BHS saat melakukan penyemprotan fogging di lokasi, Selasa (17/6/2025).
Bambang Haryo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan warga yang terdampak. Ia juga menyoroti lambannya respon dari pihak Puskesmas yang dinilai abai meski laporan sudah disampaikan 10 hari sebelumnya.
“Ini sangat disayangkan. Sudah 10 hari lalu dilaporkan tapi belum ada tindakan dari Puskesmas. Seharusnya mereka sigap memeriksa lingkungan dan melakukan sosialisasi pencegahan,” tegasnya.
Dalam upaya penanganan, BHS mengerahkan tim relawan BAS untuk melakukan fogging di 586 kepala keluarga. Ia juga menempelkan selebaran berisi informasi pencegahan DBD dan gejalanya di beberapa titik strategis desa.
“Saya akan tempelkan informasi soal gejala DBD, vitamin yang dibutuhkan, serta cara pencegahannya. Harapannya tidak ada korban lagi dan wabah tidak menyebar ke wilayah lain,” ujar BHS.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi warga saat membawa anak mereka yang demam ke rumah sakit.
Seorang warga mengaku anaknya ditolak rawat inap karena hasil laboratorium masih dalam batas normal, dan tes lanjutan tidak ditanggung BPJS.
“Enggak boleh itu. Tes kecil seperti itu harusnya dicover. Kalau ada rumah bilang tidak dicover, itu bohong. BPJS wajib lindungi semua warga,” tegasnya.
BHS menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi nyawa rakyat, sebagaimana amanat UUD 1945. Ia meminta kepala desa dan warga segera melapor jika muncul kasus serupa.
“Kalau ada satu saja yang sakit, laporkan ke saya. Kita kejar bareng-bareng, balapan sama Puskesmas demi nyawa rakyat,” katanya mengakhiri.
Dalam aksi sosialnya kali ini, BHS juga memberikan talih asih kepada kedua keluarga korban meninggal dan kumpulan ibu-ibu perumahan setempat untuk mendukung kegiatan sosial disana.
Penanganan yang tepat dan responsif dari pihak terkait sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi masyarakat dari bahaya DBD. (red/akha)
