SUARASMR.NEWS – Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa potensi PHK massal. Pemerintah terus berjuang mengambil langkah konkret untuk mencegah fenomena PHK massal.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan kekhawatiran terhadap proyeksi PHK massal yang dapat mempengaruhi puluhan ribu tenaga kerja. Sebagai lembaga legislatif, DPR bersama pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mencegah fenomena ini.
“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” kata Saan dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (26/7/2025).
Saan menilai bahwa proyeksi PHK massal yang disampaikan oleh pemerintah harus dijadikan sinyal ‘lampu merah’. Ini merupakan peringatan bahwa ke depan akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar jika tidak segera ditangani.
Oleh karena itu, DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah sebelum terjadi PHK massal. Saan menekankan pentingnya keterlibatan Banggar DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Keduanya harus menyikapi fenomena ini secara sistematis dan terukur.
“Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi,” ucap Saan Mustopa menegaskan.
Saan juga menyatakan bahwa antisipasi ini tidak hanya cukup dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, harus didukung dengan data konkret dan respons kebijakan yang adaptif.
“Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas. Agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui adanya penurunan produktivitas di beberapa sektor industri. Namun, pemerintah juga menargetkan menciptakan 67.800 lapangan kerja baru sebelum akhir tahun 2025.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga kuartal I tahun 2025, tercatat lebih dari 38.000 pekerja telah terkena PHK, dengan sektor manufaktur dan tekstil menjadi penyumbang terbesar.
Dalam menghadapi isu PHK massal, kolaborasi antara DPR dan pemerintah sangatlah penting. Dengan keterlibatan Banggar DPR dan AKD, serta dukungan data konkret dan kebijakan adaptif, diharapkan PHK massal dapat dicegah.
Tantangan ini memerlukan respons yang cepat dan tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. (red/hil)
