SUARASMR.NEWS – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Bssuki melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada dua Wakil Menteri Sekretariat Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut terkait status pembangunan IKN setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Ia juga menyampaikan rencana program pembangunan 2026–2028 yang akan difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.
“Pada kesempatan ini, saya melaporkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025. Fokus kami ke depan adalah menuntaskan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Basuki.
Optimistis Nusantara Jadi Ibu Kota Politik Modern: Basuki menegaskan, dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya optimistis IKN dapat segera bertransformasi menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif.
“Kami yakin Nusantara siap menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, lengkap dengan sistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menargetkan bahwa Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.
Hal ini tertuang dalam Perpres 79/2025 yang menyebutkan bahwa pemindahan ke IKN dilakukan untuk memastikan Nusantara benar-benar siap menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh.
Tahap Kedua Pembangunan Senilai Rp48,8 Triliun: Dalam rapat di Istana Kepresidenan pada Januari 2025, Presiden Prabowo juga menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029.
Tahap kedua ini mencakup pembangunan ekosistem legislatif, yudikatif, sarana pendukung, serta infrastruktur akses menuju Ibu Kita Nusantara.
“Anggaran Rp48,8 triliun tidak hanya untuk membangun tahap kedua, tapi juga untuk memelihara dan mengelola sarana-prasarana yang sudah selesai di tahap awal,” kata Basuki.
Dengan langkah ini, pemerintah memastikan nahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berjalan sesuai ysng rencanakan.
Jika seluruh kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung, Nusantara akan resmi menyandang status Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. (red/ria)
