SUARASMR.NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan pengawasan ketat melalui sistem transparansi dan tata kelola digital.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyebut seluruh dapur pelaksana wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun secara rinci oleh lembaganya.
“Kami sudah buat SOP dari awal dan sangat rigid, mulai dari administrasi sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Tigor dalam Forum Diskusi Formas bertema “MBG Bermanfaat untuk Siapa?” di Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Tigor, sistem pengelolaan tersebut dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran serta mencegah penyimpangan dana.
Saat ini, BGN telah mengoperasikan lebih dari 10 ribu dapur di seluruh Indonesia dengan cakupan 30,5 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
“Tahun ini kami targetkan 30 ribu dapur aktif, masing-masing melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Kalau ini berhasil, Indonesia akan memiliki program makan bergizi terbesar kedua di dunia setelah India,” ujarnya.
Tigor menjelaskan, setiap dapur dikelola oleh tiga tenaga profesional muda, yaitu ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG, serta dilengkapi virtual account (VA) bersama untuk menghindari praktik korupsi dan menjamin transparansi keuangan.
“Anggaran kami Rp71 triliun, dan semua dikelola lewat sistem VA terintegrasi. Tidak ada pejabat yang bisa mengambil uang secara langsung, karena alur keuangannya diturunkan langsung ke dapur,” tegasnya.
Tigor juga menyoroti kasus keracunan makanan yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menegaskan, BGN bersama Polri tengah memantau serius setiap insiden tersebut.
Menurutnya, sistem dapur binaan BGN justru didesain agar melibatkan masyarakat lokal, termasuk orang tua siswa, demi menjaga kualitas dan keamanan makanan.
“Tenaga dapur berasal dari para orang tua murid. Jadi tidak mungkin mereka sengaja memasak makanan beracun untuk anak-anaknya sendiri,” ujar Tigor.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Yohanes Handojo Budhisedjati, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program MBG.
Ia menilai kolaborasi antara tenaga profesional dan teknologi harus terus diperkuat untuk mencegah potensi kesalahan internal maupun sabotase eksternal.
“Keracunan bisa dari faktor internal, tapi jangan lupa ada juga faktor eksternal dan tangan-tangan jahil. Itu perlu dikaji lebih teliti,” kata Yohanes.
Ia menegaskan, Formas siap mendukung pemerintah melalui evaluasi dan kajian strategis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kolaborasi lintas lembaga sangat penting agar program makan bergizi ini bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (red/hil)
