SUARASMR.NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, peran pemerintah daerah (Pemda) sangat menentukan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan, pengawasan distribusi makanan harus dilakukan secara ketat agar insiden keracunan yang sempat terjadi tidak terulang.
“Sebelum makanan dihidangkan, perlu ada pengecekan berlapis. Mulai dari dapur oleh ahli gizi dan dinas kesehatan, hingga di sekolah melalui UKS yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan di bawah kepala daerah,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Tito juga meminta dinas kesehatan bersama pihak terkait melakukan rapat internal untuk menata mekanisme pengecekan makanan, termasuk menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan pangan.
Hal senada disampaikan pengamat politik dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Darmawan Purba. Menurutnya, tanpa keterlibatan penuh Pemda, rantai pengawasan MBG sulit berjalan optimal.
“Pemda punya instrumen yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Saat pandemi COVID-19, terbukti Pemda mampu bergerak cepat ketika diberi mandat yang jelas,” ungkap Darmawan.
Ia menilai, pengawasan dapur MBG yang selama ini dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN) masih menyisakan celah.
Untuk itu, Pemda harus diberi kewenangan lebih, sekaligus dukungan peningkatan kapasitas SDM, agar standar higienitas bisa seragam di seluruh daerah.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan per 22 September 2025, dari 8.583 dapur MBG di Indonesia, hanya 34 yang sudah memiliki SLHS.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena sertifikat tersebut menjadi syarat vital untuk memastikan makanan yang dikonsumsi pelajar benar-benar aman.
“Kalau Pemda diberi kewenangan penuh, SLHS diterapkan menyeluruh, dan masyarakat ikut terlibat aktif, program MBG bisa keluar dari krisis manajemen sekaligus membangun kepercayaan publik,” tegas Darmawan.
Darmawan menekankan, program MBG tidak boleh berhenti hanya sebagai proyek distribusi gizi dari pemerontah pusat.
Dengan melibatkan sekolah, guru, orang tua, PKK, Karang Taruna, hingga UMKM lokal penyedia bahan baku, MBG bisa berkembang menjadi ekosistem gizi partisipatif.
“Pengawasan jangan sekadar administratif, tapi juga moral, dengan rasa tanggung jawab bersama,” tandasnya. (red/hil)
