SUARASMR.NEWS – Amarah publik atas tayangan Xpose Uncencored di Trans7 yang dianggap melecehkan martabat ulama dan santri Pondok Pesantren Lirboyo akhirnya berujung di Senayan.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan bahwa lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera mengaudit dan mengevaluasi izin siar Trans7.
“DPR RI meminta Komdigi dan KPI melakukan audit menyeluruh atas izin siar Trans7. Jika ditemukan pelanggaran serius, sanksi tegas harus dijatuhkan,” ujar Cucun lantang saat rapat bersama Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/10/2025).
Langkah ini merupakan respons keras atas polemik nasional yang meletup setelah tayangan Xpose Uncencored menampilkan narasi yang dinilai menghina pesantren legendaris Lirboyo, Kediri. DPR menegaskan, tidak boleh ada lagi media yang seenaknya mempermainkan simbol dan kehormatan ulama.
Cucun menegaskan, Komdigi, KPI, dan pemerintah sepakat memberikan sanksi berat kepada Trans7 sesuai hasil audit. Ia juga mengapresiasi ketegasan KPI yang telah menghentikan permanen program Xpose Uncencored.
“Bukan hanya dihentikan sementara. Program itu sudah tamat! Tidak ada lagi Xpose Uncencored di layar televisi Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni, akhirnya angkat bicara dan menundukkan kepala dalam permohonan maaf terbuka.
“Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored pada 13 Oktober 2025,” ujar Atiek.
“Kami meminta maaf kepada para kiai, pengasuh, santri, dan alumni Lirboyo, serta seluruh keluarga besar pesantren di Indonesia,” sambungnya.
Tak hanya meminta maaf, Trans7 juga memutus kontrak kerja sama dengan rumah produksi yang membuat program tersebut sejak 14 Oktober 2025. Sebelumnya, manajemen Trans7 bahkan datang langsung ke Pesantren Lirboyo untuk meminta maaf secara pribadi.
Dalam kunjungan ke Kediri, Direktur Program Trans7 Andi Chairil bersama Prof. Muhammad Nuh menemui para pengasuh Lirboyo, termasuk KH. Oing Abdul Muid, guna meredakan gejolak.
“Mereka datang untuk silaturahim dan meminta maaf secara langsung. Kami menerima klarifikasi dan berharap ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak,” ujar KH. Oing Abdul Muid.
Meski permintaan maaf telah disampaikan, gelombang kekecewaan publik belum reda. Dunia pesantren, para alumni, hingga masyarakat luas mendesak agar Trans7 diberi sanksi berat agar kasus serupa tak terulang.
Kini, nasib izin siar Trans7 berada di ujung tanduk. Publik menanti langkah tegas pemerintah dan DPR dalam menegakkan kehormatan simbol agama dan lembaga pendidikan Islam di negeri ini. (red/ria)
