SUARASMR.NEWS — Dua puluh tahun sudah semburan Lumpur Lapindo menyembur tanpa henti, menelan desa, merenggut mata pencaharian, dan meninggalkan luka sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya sembuh.
Namun dari reruntuhan bencana itu, harapan baru kini bangkit dari pesisir. Para nelayan Nahdlatul Ulama (NU) tampil ke depan, membawa senjata yang tak biasa: riset ilmiah dan peta tata ruang berbasis data.
Pimpinan Cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PC SNNU) Sidoarjo secara resmi mengajukan usulan kebijakan tata ruang inovatif untuk kawasan terdampak Lumpur Lapindo.
Usulan ini bukan sekadar aspirasi, melainkan hasil kajian mendalam berbasis analisis data spasial 2005–2025 yang disusun oleh tim peneliti Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA), dipimpin pakar mitigasi bencana dan perencanaan wilayah, Dr. Moch Shofwan, S.Pd., M.Sc.
Nelayan Menolak Jadi Korban Abadi: Ketua PC SNNU Sidoarjo, Badrus Zaman, menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kegelisahan panjang nelayan yang selama ini hanya menjadi penonton dalam kebijakan tata ruang.
“Selama dua dekade, nelayan selalu diposisikan sebagai objek. Kini saatnya kami berdiri sebagai subjek pembangunan. Kawasan pesisir di pinggiran Lapindo yang masih hidup harus diselamatkan, bukan dikorbankan lagi oleh ekspansi permukiman dan industri,” tegasnya.
Menurut Badrus, penataan ruang berbasis riset ini berpotensi menjadi titik balik kebangkitan ekonomi pesisir Sidoarjo.
“Kami ingin produktivitas kembali bangkit seperti sebelum bencana, tetapi dengan pendekatan modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal tambak, tapi soal masa depan generasi nelayan,” ujarnya lantang.
Hasil riset UNIPA Surabaya mengungkap fakta krusial yang selama ini luput dari perhatian publik. Meski pusat semburan telah mengubah ribuan hektare tambak menjadi zona mati, wilayah ring luar ternyata masih menyimpan potensi ekologis dan ekonomi yang signifikan.
Struktur tanah asli, sisa infrastruktur perikanan, hingga kantong-kantong mangrove skala kecil di kawasan penyangga dinilai masih layak dipertahankan dan dikembangkan.
“Terjadi transformasi fungsi lahan besar-besaran pasca-bencana. Namun data kami menunjukkan ada wilayah yang relatif stabil. Ini bisa menjadi basis akuakultur terkontrol, pusat edukasi bencana, sekaligus ruang pemberdayaan nelayan muda,” ungkap Dr. Shofwan.
Empat Pilar Besar Penyelamatan Pesisir Lapindo. PC SNNU Sidoarjo bersama tim peneliti UNIPA merumuskan empat pilar utama kebijakan strategis:
Zona Khusus Perikanan Berkelanjutan: Menetapkan ring luar Lapindo sebagai kawasan perikanan terkontrol, mencegah alih fungsi ilegal, dan mendorong tambak modern berbasis teknologi hijau.
Revitalisasi Infrastruktur Pesisir: Pembangunan jalan produksi, irigasi, serta konektivitas pesisir berbasis peta perubahan spasial 2005–2025.
Situs Edukasi dan Memorial Non-Hunian: Pusat semburan diarahkan menjadi kawasan riset dan edukasi bencana, sementara wilayah sekitarnya dimanfaatkan untuk pelatihan nelayan muda NU, khususnya di Sedati dan Sedati Agung.
Mitigasi Risiko Berbasis Data: Monitoring berkala kualitas tanah dan air untuk mencegah dampak lanjutan lumpur, dengan kolaborasi akademisi, pemerintah, dan komunitas nelayan.
PC SNNU Sidoarjo secara terbuka menantang pemerintah daerah dan provinsi untuk tidak lagi menutup mata.
“Kami siap duduk satu meja dengan Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jawa Timur. Riset UNIPA ini bisa menjadi pijakan awal membangun masa depan Lapindo yang adil dan tidak lagi meminggirkan nelayan,” tegas Badrus.
Dokumen riset lengkap UNIPA Surabaya kini telah disiapkan sebagai rujukan akademik dan teknokratik, menunggu keberanian politik untuk diwujudkan.
Dari pesisir yang lama terpinggirkan, suara nelayan kini menggema: Lapindo tidak boleh hanya dikenang sebagai tragedi, tetapi harus menjadi pelajaran dan titik balik peradaban pesisir. (red/akha)
