SUARASMR.NEWS – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memberantas mafia impor tekstil ilegal yang selama ini merongrong industri dalam negeri.
Menurut Chusnunia, keberanian Purbaya menindak praktik impor ilegal dan perdagangan pakaian bekas adalah langkah penting untuk menyelamatkan jutaan pekerja serta masa depan industri tekstil nasional.
“Sudah terlalu lama mafia impor ini dibiarkan. Dampaknya langsung dirasakan para pekerja dan pelaku industri tekstil nasional. Karena itu, langkah Menkeu ini harus kita dukung bersama untuk menyelamatkan sektor strategis ini,” tegas Chusnunia di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Politisi asal Lampung itu sejalan dengan pandangan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang menilai praktik impor ilegal telah mengacaukan rantai pasok industri tekstil nasional yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir.
APSyFI sebelumnya mengungkapkan, maraknya impor ilegal berpotensi merugikan negara hingga Rp54 triliun per tahun, memicu puluhan perusahaan gulung tikar, dan menimbulkan gelombang PHK sejak 2022.
“Kita mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor di pelabuhan. Ini kunci agar mafia tidak lagi leluasa bermain,” ujarnya.
Chusnunia menegaskan, sektor tekstil memiliki kontribusi vital bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja.
“Dengan kebijakan yang berpihak, industri tekstil bisa menjadi tulang punggung reindustrialisasi nasional,” tambahnya.
Lebih jauh, Chusnunia menyebut bahwa industri TPT Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan global.
Namun tekanan barang impor selama 15 tahun terakhir membuat industri kehilangan ruang untuk berinovasi dan tertinggal dalam pengembangan teknologi dibanding negara pesaing seperti Vietnam.
“Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengamankan pasar domestik dari hulu ke hilir agar industri bisa pulih dan memperbaiki rantai pasok yang rusak akibat praktik impor dumping dan ilegal,” tutupnya. (red/ria)
