SUARASMR.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, Bupati Pati Sudewo (SDW) resmi diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) ketiga sepanjang tahun 2026, menandai eskalasi serius perang lembaga antirasuah terhadap korupsi di level kepala daerah.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Penangkapan ini sontak menyedot perhatian publik. Alih-alih diperiksa di wilayah kekuasaannya, Sudewo justru digelandang ke Polres Kudus, Jawa Tengah, untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
“Kudus,” ujar Budi singkat namun penuh penekanan, memastikan lokasi pemeriksaan dilakukan bukan di Pati, guna kepentingan penyidikan.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
Tiga OTT dalam Waktu Singkat, Sinyal Bahaya bagi Pejabat Publik: Penangkapan Bupati Pati ini menjadi bagian dari rentetan OTT KPK yang masif di awal 2026. Sebelumnya, pada 9–10 Januari 2026, KPK melakukan OTT perdana tahun ini dengan mengamankan delapan orang.
Kasus tersebut kemudian diungkap berkaitan dengan dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
Tak berhenti di situ, OTT kedua digelar pada 19 Januari 2026, ketika KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. Operasi tersebut menyeret dugaan korupsi proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
Masih di tanggal yang sama, KPK kembali menancapkan kuku hukumnya lewat OTT ketiga di Pati, Jawa Tengah, yang berujung pada penangkapan Bupati Sudewo.
Pesan Keras KPK, Tak Ada Zona Aman: Rentetan OTT ini mempertegas satu pesan keras dari KPK: tak ada lagi zona aman bagi pejabat publik yang bermain api dengan korupsi. Kepala daerah, pejabat pajak, hingga pengelola proyek strategis kini berada dalam sorotan tajam lembaga antirasuah.
Publik pun menanti langkah lanjutan KPK—apakah Sudewo akan segera ditetapkan sebagai tersangka, serta siapa lagi yang bakal terseret dalam pusaran kasus yang kini mulai terbuka satu per satu. (red/ria)
