SUARASMR.NEWS – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar urusan administratif, melainkan momentum strategis untuk menentukan masa depan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, sejarah panjang bangsa ini sudah memberi pelajaran pahit: utang yang dikemas sebagai “bantuan pembangunan” justru bisa menjadi jebakan berbahaya.
“Sejarah kita tidak boleh diulang dengan kemasan berbeda. Utang yang disulap menjadi pembangunan hanyalah jebakan lama yang membahayakan martabat bangsa,” tegas Haidar, Selasa (9/9/2025).
Dari Sejarah Jebakan Utang ke Tantangan Baru
Haidar menyinggung kembali momen penting Konferensi Jenewa 1967, saat perusahaan asing seperti Freeport dan Alcoa mulai menguasai sumber daya strategis Indonesia.
Saat itu, pinjaman luar negeri dibungkus dengan narasi “pembangunan” hingga rakyat percaya seolah-olah negara sedang dibantu. Padahal, faktanya Indonesia justru masuk ke lingkaran utang permanen.
Kini, tantangan baru muncul seiring masuknya Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Dengan latar belakang akademik dari Purdue University dan pengalaman panjang di dunia keuangan, Purbaya dihadapkan pada beban besar: menjaga stabilitas fiskal di tengah janji politik yang menuntut biaya besar.
“Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam candu utang. Menteri Keuangan yang baru harus berani memastikan setiap rupiah yang dipinjam benar-benar memberi nilai tambah bagi rakyat, bukan sekadar memperindah laporan makro,” ujar Haidar.
Tiga Rambu Penting Fiskal: Haidar menekankan ada tiga hal utama yang harus dijaga pemerintah:
1. Transparansi defisit dan utang – arah kebijakan fiskal jangka menengah harus diumumkan secara terbuka.
2. Mengakui semua kewajiban nyata – termasuk kerja sama dengan BUMN dan skema PPP, agar tidak muncul beban tersembunyi di masa depan.
3. Utang untuk belanja produktif – bukan konsumtif.
Ia mencontohkan program makan siang gratis. Menurut Haidar, program ini seharusnya tidak sekadar menjadi proyek penyerapan anggaran, melainkan mendorong ekonomi lokal dengan menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan peternak dalam negeri.
“Kalau belanja negara hanya menambah angka PDB tanpa mengurangi beban rakyat, kita sedang mengulang kesalahan lama,” jelasnya.
Menutup Celah SDA dan Melindungi Rupiah: Haidar juga menyoroti pentingnya kontrak sumber daya alam (SDA) yang adil. Kontrak tambang, migas, hingga perkebunan besar harus dievaluasi agar benar-benar memberi manfaat bagi negara, bukan hanya perusahaan asing.
Di sisi lain, stabilitas rupiah juga harus dijaga. Menurut Haidar, pemerintah perlu memperkuat pasar keuangan domestik, memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS), serta mewajibkan lindung nilai bagi BUMN dan korporasi yang berutang dalam dolar.
“Rupiah adalah simbol martabat bangsa. Kalau rupiah runtuh, yang runtuh bukan hanya angka ekonomi, tetapi juga harga diri kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Momentum untuk Presiden Prabowo: Bagi Haidar, pergantian Menteri Keuangan menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Indonesia tidak boleh lagi terjebak pola lama: utang yang dipoles sebagai pembangunan, sementara rakyat tetap menanggung derita.
“Kedaulatan fiskal tidak bisa ditawar. Kalau disiplin utang ditegakkan, SDA dimanfaatkan untuk rakyat, dan rupiah dilindungi, maka jebakan lama bisa diakhiri. Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa bermartabat,” pungkas Haidar Alwi. (red/SHE)
