SUARASMR.NEWS – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa isu perlindungan pekerja Indonesia bukan hanya persoalan hukum atau teknis belaka, tetapi merupakan tanggung jawab ideologis dan kemanusiaan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam workshop bertajuk “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“Kita melihat berbagai persoalan serius menimpa pekerja Indonesia mulai dari penempatan ilegal, perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, hingga gaji yang tidak dibayarkan sesuai kontrak. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi tragedi kemanusiaan,” tegas Hasto.
Ia menilai bahwa PDIP sebagai partai ideologis mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pekerja di luar negeri.
Untuk memperkuat perlindungan itu, Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas (task force) khusus yang melibatkan jaringan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP di berbagai negara.
“Kader-kader PDI Perjuangan yang tersebar di seluruh dunia bisa diaktifkan menjadi ujung tombak perlindungan buruh migran. Kita bahkan siap membentuk komite kerja global agar partai hadir nyata dalam melindungi pekerja Indonesia,” ujarnya.
Hasto juga menegaskan kembali cita-cita pendirian Republik Indonesia yang berakar pada kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Negara ini didirikan agar setiap warganya bisa hidup layak dari pekerjaannya. Demokratisasi ekonomi harus memastikan keadilan dan kemanusiaan hadir bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Langkah pembentukan task force ini, menurutnya, akan menjadi aksi nyata PDIP dalam menghadapi berbagai masalah pekerja migran terutama di wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, serta menjadi pengingat bagi pemerintah akan mandat konstitusionalnya untuk hadir dan melindungi rakyat.
Workshop ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas lembaga, antara lain Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Eva Trisiana.
Kemudian hadir juga Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; dan Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends.
Sejumlah tokoh PDIP juga hadir, di antaranya TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto, Edy Wuryanto, Ribka Tjiptaning, dan Sri Rahayu memperlihatkan keseriusan partai dalam menjadikan isu pekerja migran sebagai gerakan ideologis dan kemanusiaan. (red/hil)
