SUARASMR.NEWS – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak kedatangan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.
Menurut Idrus, langkah Pramono bukan sekadar sikap emosional atau populis, melainkan posisi berprinsip yang mencerminkan martabat bangsa, solidaritas kemanusiaan, dan konsistensi diplomasi Indonesia di kancah internasional.
“Selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, kita tidak punya dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal,” tegas Idrus di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Idrus menilai, membuka ruang bagi atlet Israel di tengah tragedi kemanusiaan di Gaza justru akan melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini vokal membela Palestina. Ia menegaskan, sikap tegas ini merupakan bentuk konsistensi diplomasi Indonesia, bukan tindakan intimidatif.
“Ini bukan sekadar urusan olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” ujar mantan Menteri Sosial itu.
Lebih lanjut, Idrus meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta penyelenggara kejuaraan mempertimbangkan dampak strategis dari keputusan terkait, termasuk potensi reaksi internasional dan sanksi federasi olahraga dunia.
Ia juga mengingatkan bahwa penolakan terhadap delegasi Israel bukan hal baru bagi Indonesia, melainkan tradisi diplomatik yang konsisten dengan UUD 1945 dan semangat kemerdekaan Palestina.
“Langkah ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak bisa ditawar. Kita berpihak pada kemanusiaan, bukan kepentingan politik sesaat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan agar visa atlet Israel tidak diterbitkan.
“Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarkan saja. Karena dalam kondisi seperti ini, nggak ada manfaatnya,” ucap Pramono.
Ia menegaskan, sikapnya sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB yang menyatakan Indonesia baru akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui Palestina secara sah.
“Pidato Pak Presiden sudah clear, nggak perlu diterjemahkan lagi,” ujar Pramono.
Pernyataan tegas ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia bukan sekadar wacana melainkan komitmen moral bangsa. (red/ria)
