SUARASMR.NEWS – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Otorita IKN memastikan kawasan baru yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ibukota, bukota siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan seluruh pekerjaan pembangunan kini difokuskan untuk mengantarkan IKN menjalankan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan nasional.
“Seluruh pekerjaan pembangunan IKN diarahkan untuk memastikan IKN siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028,” ujar Bimo saat ditemui di Sepaku, Kamis.
Langkah konkret ditandai dengan penandatanganan enam paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis, khususnya untuk pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif.
Paket-paket ini menjadi tulang punggung pembangunan pusat pemerintahan nasional dalam tahap dua pembangunan IKN (2025–2028), sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Bimo menekankan, seluruh proses supervisi harus berjalan dengan standar profesionalitas tinggi. “Supervisi wajib berpedoman ketat pada kontrak serta menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan kekompakan sebagai satu tim,” tegasnya.
Adapun enam paket supervisi tersebut meliputi pembangunan jalan di kawasan kompleks legislatif dengan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027, pembangunan jalan kawasan pendukung hingga Desember 2027, serta supervisi pembangunan Embung 1B dan 1C, dan kolam retensi yang seluruhnya ditargetkan rampung pada November 2027.
Dengan ditandatanganinya paket-paket tersebut, hingga kini 26 dari total 28 paket pekerjaan pembangunan IKN tahap dua telah resmi berjalan. Paket tersebut terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi serta supervisi.
Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa IKN tidak sekadar wacana, melainkan proyek strategis nasional yang terus bergerak maju mengukuhkan langkah Indonesia menuju pusat pemerintahan baru yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan pada 2028.
