SUARASMR.NEWS – Drama operasi tangkap tangan (OTT) kembali mewarnai jagat politik tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membawa Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, bersama enam orang lainnya ke Jakarta, Sabtu (8/11/2025) pagi, usai terjaring dalam operasi senyap lembaga antirasuah itu.
“Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Meski demikian, Budi belum memerinci identitas enam orang lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Diketahui, total 13 orang terjaring dalam OTT yang digelar pada Jumat (7/11/2025) malam di wilayah Ponorogo.
Menurut informasi sementara, operasi ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap, termasuk sang bupati. “KPK akan menyampaikan hasil lengkapnya setelah proses pemeriksaan awal selesai,” jelas Budi.
OTT terhadap Sugiri Sancoko menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi senyap KPK sepanjang tahun 2025. Hingga November, ini merupakan OTT ketujuh yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Sepanjang tahun ini, KPK telah melakukan berbagai OTT besar, di antaranya:
- Maret 2025, OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Juni 2025, OTT suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- Agustus 2025, OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
- 13 Agustus 2025, OTT di Jakarta terkait suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
- 20 Agustus 2025, OTT kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer.
- 3 November 2025, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
Kini, sorotan publik tertuju pada Ponorogo. KPK diharapkan segera mengungkap secara terang benderang dugaan praktik jual beli jabatan di daerah tersebut, yang menjadi bentuk baru korupsi birokrasi di tingkat lokal. (red/akha)
