SUARASMR.NEWS – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah siap mengawal langkah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Yaitu KDMP yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Badan Hukum. Pendampingan akan mencakup pelatihan, akses permodalan, hingga kemitraan strategis.
“Penyerahan SK Badan Hukum KDMP adalah langkah awal yang penting dan strategis untuk tahap berikutnya,” ujar Budi Arie dalam keterangan resmi, Selasa (12/8).
Menurutnya, meski sudah berbadan hukum, KDMP tetap memerlukan kebijakan pendukung serta semangat gotong royong dari semua pihak, terutama masyarakat pengelola.
“Kemandirian sejati hanya lahir dari tekad kuat masyarakat itu sendiri. Kita akan mengisinya dengan kejujuran, semangat kebersamaan, dan gagasan segar,” tambahnya.
Budi Arie optimistis KDMP mampu membawa manfaat nyata. Petani bisa mengolah hasil kebun secara optimal, nelayan memasarkan hasil lautnya lebih luas, dan perajin menjual karya dengan harga layak.
Salah satu daerah yang baru menerima SK Badan Hukum KDMP adalah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dari 1.200 desa/kelurahan di Papua Tengah, termasuk 81 di Nabire, seluruhnya telah membentuk KDMP melalui musyawarah desa khusus.
Dengan dukungan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat, ia yakin KDMP di Papua Tengah akan menjadi kokoh.
“Kekuatan kita ada di kebersamaan. Seperti lidi-lidi yang diikat, bersama kita kuat, sendiri mudah dipatahkan,” tegasnya.
Budi Arie berharap Nabire dapat menjadi contoh nasional keberhasilan program ini. “Tunjukkan bahwa ketika rakyat, pemerintah, dan tokoh adat berjalan seiring, kemandirian desa bukan mimpi, melainkan kenyataan,” pungkasnya. (red/hil)
