SUARASMR.NEWS – Pemerintah tancap gas membangun sistem digital terpadu demi memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar mendarat di tangan warga miskin yang berhak. Tak sekadar menyalurkan bantuan, sistem ini dirancang untuk membuka akses usaha dan sumber pendapatan baru bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Kolaborasi lintas lembaga tersebut menitikberatkan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” yang digelar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem dan aplikasi semata. Menurutnya, teknologi harus menghadirkan dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena ini merupakan perhatian langsung Bapak Presiden. Kita akan memilih prioritas kerja sama pada program-program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Meutya.
Ia menekankan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga merupakan kunci mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui sistem digital pemerintahan yang terintegrasi. Digitalisasi disebut sebagai fondasi penting untuk menciptakan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian mutlak diperlukan. Dalam sentralisasi digital pemerintahan, pintunya berada di Kemkomdigi,” ujar Meutya.
Lebih jauh, Meutya menegaskan peran Kemkomdigi tidak hanya sebatas penyedia infrastruktur dan sistem digital. Namun juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif demi meningkatkan kesejahteraan hidup.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti peran strategis sektor digital dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, akses teknologi membuka peluang ekonomi baru hingga ke tingkat akar rumput.
Budiman menjelaskan, BP Taskin tengah mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Melalui skema ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas.
“Setiap orang yang berkontribusi dengan baik akan mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya,” jelas Budiman. Ia berharap Kemkomdigi dapat mendukung penyediaan teknologi agar program tersebut berjalan lebih efektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Dengan sistem digital terpadu ini, pemerintah optimistis upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya semakin tepat sasaran, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (red/ria)
