SUARASMR.NEWS – Di era digital, satu unggahan bisa mengubah arah kebijakan negara. Menjadikan sebuah tekanan kuat untuk menentukan sebuah kebijakan.
Fenomena ini diungkapkan oleh pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dwiyanto Indiahono, yang menilai kekuatan media sosial kini tak bisa dipandang sebelah mata oleh pengambil kebijakan.
“Viralnya sebuah isu dapat memunculkan tekanan signifikan, bahkan membuat pemerintah mempertimbangkan ulang keputusannya,” ujarnya dikutip suarasmr.news dari bincang dengan Pro3 RRI, Senin (11/8/2025).
Namun, Prof. Dwiyanto mengingatkan ada jebakan di balik derasnya arus opini publik. Pemerintah, kata dia, harus jeli membedakan antara aspirasi organik masyarakat dan isu buatan buzzer atau akun robot.
“Kalau sumber suaranya tidak jelas, kebijakan bisa terguncang oleh manipulasi informasi,” tegas Prof. Dwiyanto.
Menurutnya, kunci keteguhan kebijakan ada pada bukti kuat dan kajian mendalam. “Bukti yang solid akan membuat kebijakan tetap berdiri kokoh, meski diterpa badai kritik di dunia maya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang humanis. Kepala daerah dan pejabat, lanjutnya, wajib menyampaikan kebijakan dengan narasi yang menempatkan rakyat sebagai prioritas.
“Kebijakan yang disampaikan dengan empati akan mengurangi risiko penolakan keras dari masyarakat,” jelasnya.
Prof. Dwiyanto menilai media sosial kini menjadi kanal partisipasi publik yang melengkapi aksi lapangan. Kolaborasi dua kekuatan ini, menurutnya, kerap melahirkan perubahan nyata seperti penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati yang sukses membatalkan kebijakan.
Lebih jauh, ia menyebut media sosial bisa menjadi alat testing the water bagi pemerintah sebelum menerapkan kebijakan. Meski begitu, uji coba opini di dunia maya harus tetap dibarengi kajian komprehensif dan musyawarah publik yang memadai.
“Tekanan digital bisa kuat, tapi kebijakan yang lahir dari riset, bukti, dan dialog publik akan jauh lebih tahan banting,” tutupnya. (red/adb)
