SUARASMR.NEWS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pencopotan dua kader PDIP, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam serta Hendrar Prihadi dari posisi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Hasto menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan hubungan politik antara PDIP dan pemerintah tetap berjalan baik.
“Sejak awal, baik di masa Presiden Jokowi maupun kini di era Presiden Prabowo, reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dikutip suarasmr.news, Jumat (26/9/2025).
Menurut Hasto Kristiyanto, komunikasi politik tetap dijaga dalam setiap proses pemerintahan, termasuk saat perombakan kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto.
“PDIP percaya bahwa komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk memastikan pemerintahan bisa berjalan efektif,” ujar Hasto Kristiyanto menegaskan
Ia menekankan bahwa komunikasi tersebut melibatkan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.
“Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto menegaskan.
Diketahui, Presiden Prabowo baru-baru ini mencopot Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi, yang keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.
Posisi Menteri Koordinasi Politk dan Keamanan Polhukam (Menko Polhukam) kini diisi oleh Djamari Chaniago, sedangkan jabatan Kepala LKPP diberikan kepada Sarah Sadiqa.
Meski dua kadernya diganti, PDIP memastikan tetap memberikan dukungan agar pemerintahan Prabowo dapat berjalan stabil dan efektif. (red/hil)
