SUARASMR.NEWS – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Pengamat politik FISIP Universitas Jember, Dr. M. Iqbal, menilai langkah tersebut tak hanya berdampak hukum, tapi juga memicu efek politik yang besar.
“Secara komunikasi politik, ini bisa menciptakan resonansi dengan efek persuasi dan persepsi publik yang kuat bahwa Presiden Prabowo adalah sosok pahlawan dan negarawan,” ujarnya di Jember, Sabtu (2/8).
Pengamat politik FISIP Universitas Jember ini menambahkan, publik memahami bahwa kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto sarat nuansa kriminalisasi politik.
“Hukum digunakan sebagai senjata politik, dan ketika kepentingan politik mengalahkan penegakan hukum, yang terjadi adalah runtuhnya keadilan,” tegasnya.
Efek ke Peta Politik Nasional:
● Untuk Tom Lembong, yang dikenal dekat dengan jejaring politik Anies Baswedan, abolisi ini bisa memunculkan politik utang budi yang berpotensi mengurangi daya kritis terhadap pemerintahan.
● Untuk PDI Perjuangan, amnesti kepada Hasto diikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar partai mendukung penuh pemerintahan Prabowo-
Jika dukungan itu berlangsung hingga 2029, Iqbal memperingatkan, parlemen bisa menjadi absolut tanpa oposisi sebuah situasi yang jarang terjadi di sistem demokrasi Indonesia.
Preseden Berbahaya di Masa Depan:
Menurutnya, keputusan ini juga berpotensi menjadi preseden buruk. “Siapapun politisi yang terjerat kasus korupsi bisa berharap dibebaskan lewat abolisi, amnesti, grasi, atau rehabilitasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, pemberian abolisi dan amnesti ini dilakukan demi rekonsiliasi dan persatuan bangsa.
“Presiden ingin semua komponen bangsa berpartisipasi bersama-sama membangun Indonesia. Semua anak negeri diajak bersatu,” kata Supratman di Jakarta, Jumat (1/8/2025) malam.
Dengan langkah ini, peta politik nasional berpotensi mengalami pergeseran besar, rekonsiliasi yang meredakan ketegangan, namun juga mengikis peran oposisi di parlemen. (red/ags)
