SUARASMR.NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
“Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk memeriksa satu per satu,” ujar Listyo Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Kapolri Listyo Sigit juga memastikan hasil penyelidikan akan diumumkan secara resmi dan transparan setelah proses investigasi rampung.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa timnya telah memberikan asistensi teknis kepada polda jajaran dalam penyelidikan kasus ini.
Pendampingan meliputi pengecekan sistem keamanan pangan mulai dari proses pengadaan bahan makanan hingga penyajian.
“Hasil pengecekan nanti akan kami rekomendasikan kepada pemerintah, khususnya penyelenggara program MBG,” kata Helfi.
Salah satu lokasi yang menjadi fokus penyelidikan Polri adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Pada Rabu (24/9/2025), tim penyidik Bareskrim Polri meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber makanan dalam program tersebut.
“Kami mendampingi tim Bareskrim yang datang langsung untuk melihat kondisi di lokasi,” ujar Kapolres Banggai Kepulauan, AKBP Ronaldus Karurukan.
Tim penyidik yang dipimpin Komisaris Besar Polisi Afrisal memeriksa setiap ruangan dapur SPPG, berdialog dengan karyawan Badan Gizi Nasional (BGN), dan mengumpulkan data terkait distribusi makanan.
Pemeriksaan ini dilakukan setelah Rumah Sakit Trikora Salakan mencatat 335 siswa mengalami gejala mual dan sakit perut usai menyantap makanan program MBG pada Rabu (17/9/2025).
Polri berjanji akan mengungkap penyebab insiden serta memastikan program tetap berjalan dengan pengawasan ketat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah.
Namun, kasus keracunan massal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan standar keamanan pangan dalam pelaksanaannya. (red/hil)
