SUARASMR.NEWS – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi, dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rabu (17/9/2025).
Posisinya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Dengan pencopotan tersebut, PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2024 resmi tak lagi memiliki wakil di kabinet Prabowo.
Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 serta Keppres Nomor 97/P Tahun 2025.
PDI-P Tetap Jadi Partai Penyeimbang: Menanggapi langkah Prabowo, PDI-P memastikan tidak akan meradang. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dikutip suarasmr.news, Kamis (18/9/2025).
Ia menekankan PDI-P sejak awal telah memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang, bukan bagian dari pemerintahan. “Keputusan ini sudah ditegaskan melalui Kongres Partai,” kata Andreas.
Jejak Karier Hendrar Prihadi: Pria kelahiran Semarang, 30 Maret 1971 ini memulai karier politik pada 2005 bersama PDI-P. Ia sempat menjadi anggota DPRD Jawa Tengah (2009–2014) sebelum terpilih sebagai Wakil Wali Kota Semarang pada 2010.
Pada 2013, Hendrar naik menjadi Wali Kota Semarang menggantikan Soemarmo Hadi Saputro yang terjerat kasus korupsi, dan menjabat hingga 2022. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuknya sebagai Kepala LKPP pada Oktober 2022.
Hendrar juga sempat bertarung di Pilgub Jawa Tengah 2024 berpasangan dengan Jenderal (Purn) Andika Perkasa, namun kalah dari pasangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin.
Dinamika Politik Nasional: Pencopotan Hendrar menjadi sinyal kuat arah politik Prabowo ke depan. Meski PDI-P tetap tenang, keputusan ini kian menegaskan jarak politik antara pemerintah dan partai berlambang banteng moncong putih yang memilih berada di luar kabinet.
Apakah langkah ini akan memicu peta koalisi baru atau memperkuat posisi PDI-P sebagai oposisi strategis? Waktu yang akan menjawab. (red/adb)
