SUARASMR.NEWS – Program Sekolah Rakyat yang rencananya akan dimulai beroperasi pada 14 Juli 2025, memicu berbagai tanggapan dari kalangan akademisi, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.
Meski mendapat sambutan positif sebagai upaya perluasan akses pendidikan, sejumlah pihak menyoroti potensi dampaknya terhadap ekosistem pendidikan yang sudah ada, terutama terkait keadilan dan pemerataan.
Salah satu tanggapan datang dari Rian Kurnia, S.Sos, Wakil Kepala SMA Ipiems Surabaya. Ia menilai bahwa kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi menjadi pesaing bagi sekolah swasta.
Keberadaan Sekolah Rakyat bisa memengaruhi jumlah siswa baru yang mendaftar ke sekolah swasta. Untuk sekolah negeri mungkin dampaknya tidak terlalu besar.
“Meski begitu, kami tetap mendukung karena ini merupakan kebijakan pemerintah,” ujarnya saat dikonfirmasi dalam kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di sekolahnya, Minggu (13/7/2025)
Sementara itu, Prof. Dr. Tuti Budirahayu, dosen Sosiologi Pendidikan dari FISIP Universitas Airlangga, mengkritisi aspek ketimpangan yang mungkin ditimbulkan oleh program ini.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat dengan fasilitas mewah dan biaya tinggi bisa menjadi bentuk diskriminasi dalam pendidikan.
“Di satu sisi, Sekolah Rakyat menawarkan fasilitas mewah dan biaya besar, tapi masih banyak sekolah umum di daerah terpencil yang kondisinya memprihatinkan. Ini menciptakan ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Prof. Tuti juga mengingatkan potensi munculnya kecemburuan sosial akibat ketimpangan fasilitas antar sekolah.
“Pendidikan seharusnya menjadi hak semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan adalah hal yang sangat mendasar,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dr. Muhammad Fadeli, Wakil Dekan FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, mengapresiasi niat baik pemerintah, namun menekankan pentingnya pelaksanaan yang matang.
“Tujuan program ini mulia, yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat kurang mampu. Tapi jika eksekusinya tidak tepat, hasilnya bisa tidak maksimal. Mendirikan sekolah baru memang mudah, tapi mempertahankannya jauh lebih menantang,” ujarnya.
Dr. Fadeli menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri maupun swasta.
Ia menilai, peningkatan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan kurikulum di sekolah-sekolah yang kurang berkembang justru akan memberikan dampak yang lebih luas dan merata.
“Daripada membangun dari nol, mengapa tidak memperkuat yang sudah ada? Banyak sekolah yang masih butuh bantuan dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun pengembangan kurikulum,” paparnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, termasuk ketersediaan guru, sarana penunjang, dan kejelasan kurikulum. (red/akha)
