SUARASMR.NEWS – Di tengah menguatnya wacana redenominasi rupiah, Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menegaskan bahwa Indonesia belum membutuhkan kebijakan pemangkasan nol pada rupiah dalam waktu dekat. Ia menilai, langkah tersebut justru bisa memicu tantangan baru yang berisiko mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Redenominasi memang bertujuan menyederhanakan nilai rupiah tanpa mengubah daya belinya. Namun saat ini, Indonesia belum memerlukan kebijakan itu karena masih ada tantangan yang harus dihadapi,” ujar Eric saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, perubahan nilai nominal rupiah bukan sekadar soal teknis mengganti angka nol, tetapi menyangkut kesiapan infrastruktur keuangan, penyesuaian sistem perbankan, hingga adaptasi perilaku masyarakat.
“Masa transisi inilah yang paling rawan. Jika tidak diikuti edukasi dan komunikasi publik yang kuat, masyarakat bisa salah persepsi dan kehilangan kepercayaan terhadap nilai uangnya sendiri,” tegasnya.
Eric mengingatkan, efek psikologis publik dapat menimbulkan kepanikan atau ketidakpastian ekonomi, apalagi bila masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa redenominasi tidak mengubah daya beli rupiah.
“Nilainya memang terlihat berbeda, tapi substansinya tetap sama. Ini yang harus dijaga,” tambah Eric Hermawan Politisi Partai Golkar ini menandaskan.
Selain faktor domestik, Eric juga menyoroti pentingnya kesiapan diplomasi ekonomi antarnegara. Menurutnya, perubahan sistem nilai rupiah akan berdampak pada transaksi ekspor-impor, kontrak dagang, dan komunikasi ekonomi global.
“Kita harus memastikan mitra dagang memahami perubahan yang terjadi. Wacana ini bagus untuk memperkuat daya saing ekspor, tapi kalau belum siap bisa menimbulkan disrupsi di sektor perdagangan luar negeri,” ujarnya.
Data Bank Indonesia mencatat, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal November 2025 masih stabil di kisaran Rp15.800 per dolar AS, sementara inflasi tahunan Oktober 2025 hanya 2,44 persen menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kondisi ini, kata Eric, menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh tanpa perlu gebrakan moneter ekstrem. Lebih jauh, Eric menegaskan DPR RI tetap memegang peran penting dalam mengawal setiap kebijakan ekonomi strategis pemerintah.
“Apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah, DPR akan mendengar, menampung, dan mengkaji aspirasi masyarakat agar setiap langkah benar-benar membawa manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa redenominasi bisa diterapkan di masa depan asal dilakukan secara matang dan terukur.
“Redenominasi akan positif bila semua aspek siap, baik teknis, diplomasi, maupun pemahaman publik. Prinsipnya, kebijakan ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Eric. (red/hil)
