SUARASMR.NEWS – Di tengah riuh rendah jagat media sosial, satu hal menjadi semakin terang, politik Indonesia hari ini bukan lagi sekadar soal kebijakan, melainkan soal pertarungan narasi, emosi, dan ambisi yang nyaris telanjang.
Lihat saja bagaimana nama Prabowo Subianto diseret ke medan tempur digital dihujani kritik dari berbagai arah, namun dengan motif yang tak selalu sama.
Di satu sisi, ada kritik yang lahir dari kegelisahan rakyat. Kritik yang keras, pedas, bahkan brutal namun masih menyisakan harapan. Harapan agar sang presiden tersadar, bangkit, dan berani membenahi arah kebijakan yang dianggap melenceng.
“Ini bukan serangan, ini alarm. Bukan upaya menjatuhkan, melainkan dorongan agar kekuasaan kembali berpijak pada nurani rakyat.”
Namun di sisi lain, kita menyaksikan geliat kelompok yang tak sekadar mengkritik, tetapi seolah mengincar singgasana. Loyalis garis keras Joko Widodo tampak semakin agresif, bukan hanya dalam membela warisan kekuasaan, tetapi juga membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk naik ke panggung utama.
Di sini, kritik berubah wajah: dari kontrol demokrasi menjadi alat perebutan kuasa. Pertanyaannya menjadi tajam: apakah negeri ini sedang dirawat dengan kritik, atau justru dipereteli oleh ambisi?
Lebih ironis lagi, di tengah kegaduhan elite, rakyat di lapangan justru dihadapkan pada persoalan nyata yang tak kunjung usai. Program ambisius seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digadang-gadang sebagai penyelamat generasi, justru menyisakan tanda tanya besar.
Dari angka Rp15.000 per porsi yang digembar-gemborkan, realitas di lapangan konon jauh panggang dari api. Jika benar terjadi penyimpangan, maka ini bukan sekadar kegagalan teknis ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Di titik ini, publik mulai gamang: apakah Prabowo Subianto tidak tahu, atau justru memilih tidak tahu? Apakah beliau sedang memimpin, atau justru dikendalikan oleh lingkar dalam yang lihai memainkan laporan?
Kegamangan ini diperparah dengan bayang-bayang krisis yang kian nyata: distribusi BBM yang tersendat, potensi kelangkaan bahan pokok, hingga kecemasan ekonomi yang merayap pelan tapi pasti. Jika ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan sekadar citra pemerintah melainkan stabilitas sosial itu sendiri.
Lebih jauh lagi, publik berhak bertanya: mengapa kursi-kursi strategis masih diisi oleh figur yang diragukan kapasitasnya? Apakah kedekatan politik lebih penting daripada kompetensi? Jika iya, maka jangan heran jika kebijakan terasa seperti eksperimen tanpa arah.
Padahal, negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Banyak sosok dengan kapasitas, integritas, dan keberanian yang bisa diajak berlari lebih kencang. Namun jika pintu kekuasaan hanya dibuka untuk lingkaran lama, maka stagnasi adalah harga yang harus dibayar.
Dan di sinilah urgensi itu muncul: Presiden harus memilih bertahan dengan beban, atau berani memotong rantai kelemahan di sekelilingnya. Karena sejarah tidak pernah mencatat pemimpin yang ragu-ragu sebagai pemenang.
Pada akhirnya, kritik akan selalu ada. Bahkan akan semakin keras. Tapi di situlah ujian sejati seorang pemimpin: apakah ia mampu mendengar di tengah bising, melihat di tengah kabut, dan bertindak di tengah tekanan?
Jika tidak, maka yang menanti bukan sekadar penurunan kepercayaan. Melainkan gelombang yang lebih besar yang dalam sejarah bangsa ini, sering kali berakhir pada satu kata perubahan. Sapere aude beranilah berpikir. Tapi lebih dari itu, beranilah bertindak. (red/SHE)
