SUARASMR.NEWS – Komitmen besar untuk menghadirkan rumah layak bagi rakyat kecil kembali ditegaskan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Pusat bersatu langkah mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Keseriusan itu ditandai lewat sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Tak tanggung-tanggung, tiga menteri sekaligus hadir mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Kemudian hadir juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian yang disebutnya sebagai bukti nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil.
“Sosialisasi ini menjadi momentum awal mempercepat penyaluran program secara terukur dan berdampak nyata, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, program KUR Perumahan dan FLPP merupakan implementasi tanggung jawab konstitusional pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Rumah adalah hak dasar warga negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk memenuhinya,” tegasnya.
Khofifah juga memaparkan bahwa Pemprov Jatim telah mengembangkan Sistem Informasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang kini memuat lebih dari 94 ribu data calon penerima bantuan dengan tingkat validasi mencapai 96 persen.
“Dengan basis data yang kokoh, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran dan memperkuat perencanaan perumahan ke depan,” tambahnya optimistis.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program KUR Perumahan dan FLPP merupakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Program ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Maruarar bahkan menargetkan Jawa Timur menjadi provinsi terbesar kedua dalam realisasi rumah subsidi di Indonesia.
“Kami melihat potensi Jatim luar biasa dalam penyerapan rumah subsidi. Ini harus terus kita dorong bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional tiga juta rumah.
“Ini adalah program unggulan Presiden. Beliau ingin setiap rakyat memiliki tempat tinggal yang layak,” tegas Tito.
Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, Jawa Timur kini bersiap menjadi motor penggerak pemenuhan rumah layak huni nasional bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pintu rumah rakyat kecil. (red/akha)
