SUARASMR.NEWS – Dalam konteks demokrasi Indonesia, usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa pihak lainnya, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), menunjukkan dinamika politik yang kompleks.
Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengungkapkan bahwa usulan ini merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi, meskipun diinisiasi oleh para pejabat dan militer yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PKS, sebagai partai politik, berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan konstitusi. Muzzammil menegaskan bahwa PKS hanya akan terlibat dalam proses politik yang berlangsung secara konstitusional.
Hal ini menunjukkan bahwa PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada dan berusaha untuk berperan secara konstitusional dalam pemerintahan.
Muzzammil juga mengungkapkan harapan dan doa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah kegembiraan bagi 280 juta rakyat Indonesia, termasuk PKS.
Dengan demikian, PKS berusaha sekuat mungkin dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendukung kesuksesan pemerintahan tersebut.
Selain itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI mengenai usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Surat ini ditandatangani oleh beberapa jenderal dan marsekal TNI (Purn), menunjukkan bahwa usulan ini mendapatkan dukungan dari kalangan militer.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum membaca surat usulan tersebut, menunjukkan bahwa proses legislatif masih dalam tahap awal.
Dia pun menjelaskan bahwa saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses. Namun, dia mengaku mendatangi kantornya untuk menandatangani surat-surat terkait tugasnya sebagai legislator, dan belum menemukan surat itu di mejanya.
“Ya belum baca, bagaimana menanggapi?” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, surat tersebut masih berada di Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dan belum diteruskan ke Pimpinan DPR RI. Saat dia di kompleks parlemen, dia pun belum bertemu dengan Sekjen DPR RI.
Sementara itu bagi PKS usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencerminkan perjuangan antara berbagai kepentingan politik dan militer dalam bingkai demokrasi Indonesia.
PKS, dengan komitmennya terhadap konstitusi dan pemerintahan yang baik, berusaha untuk berperan aktif dalam mendukung stabilitas dan keberhasilan pemerintahan.
Di sisi lain, dukungan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menunjukkan bahwa ada keberatan terhadap kebijakan atau kepemimpinan Wapres yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita bangsa.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi semua pihak untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, serta berusaha mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia. (red/hil)
