SUARASMR.NEWS – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memperketat pengawasan rumah kos yang berdiri di kawasan permukiman.
Langkah ini dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas kos-kosan berjalan sesuai aturan.
“Kos-kosan itu tidak ada retribusinya, nanti tolong koordinasi dengan teman-teman Komisi A terkait pengaturannya,” tegas Eri saat memberikan pengarahan di Graha Sawunggaling, Rabu (24/9/2025).
Eri menekankan, setiap rumah kos di permukiman harus memiliki pengawas atau pemilik yang tinggal di lokasi. Kehadiran ibu atau bapak kos dinilai penting untuk mencegah potensi tindak kriminal.
“Kalau kos itu berada di pemukiman lalu tidak ada ibu kosnya, lihat saja, pasti akan banyak tindak pencabulan,” ujar Walikota Surabaya.
Selain itu, pembangunan rumah kos di area perkampungan diwajibkan mendapat izin dari minimal sepertiga warga sekitar. Ketentuan ini dikecualikan bagi rumah kos yang berdiri di jalan raya utama.
“Misal ada yang buka kos di pojok gang tanpa persetujuan warga, padahal banyak warga terganggu, lalu bagaimana keamanan kampungnya?” kata Eri.
Wali kota juga melarang adanya kos campur laki-laki dan perempuan di dalam permukiman. “Masa di dalam kampung ada kos-kosan lelaki-perempuan campur, nanti ditiru anak-anak kecil,” tegasnya.
Pengawasan ketat ini, lanjut Eri, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk memudahkan Pemkot dalam menyalurkan program bantuan tepat sasaran, termasuk program pendidikan gratis.
“Tahun 2026, saya maunya setiap warga miskin dan pra-miskin bisa disekolahkan hingga lulus sarjana,” ujar Eri menegaskan.
Sebagai penutup, Eri mengajak seluruh pihak memperkuat nilai-nilai kebangsaan. “Kampung Pancasila harus jadi benteng moral warga Surabaya. Dengan nilai luhur Pancasila, gangguan keamanan bisa kita cegah,” tandasnya. (red/akha)
