SUARASMR.NEWS – Di tengah semakin kompleksnya persoalan hukum di Indonesia, pemahaman pengacara terhadap perpajakan dinilai menjadi kebutuhan mutlak, bukan lagi sekadar nilai tambah. Banyak perkara hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, kini beririsan langsung dengan aspek pajak.
Praktisi perpajakan yang juga seorang Dosen salah satu Perguruan Tinggi Negeri Surabaya Gideon Setyo Budiwitjaksono menilai, lemahnya pemahaman perpajakan dapat berakibat fatal bagi penanganan perkara klien.
Mulai dari sengketa bisnis, tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga kasus kepailitan dan waris, hampir semuanya tidak terlepas dari kewajiban dan konsekuensi pajak.
“Banyak perkara hukum runtuh bukan karena lemahnya argumentasi hukum, tetapi karena pengacaranya abai terhadap aspek perpajakan,” ujar Gideon kepada suarasmr.news. Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam perkara pidana khusus seperti korupsi dan TPPU, perhitungan kerugian negara kerap berkaitan erat dengan pajak. Kesalahan memahami mekanisme pajak dapat membuat pembelaan klien menjadi lemah, bahkan berujung pada tuntutan yang lebih berat.
Tak hanya itu, dalam ranah perdata dan bisnis, sengketa kontrak, merger, akuisisi, hingga likuidasi perusahaan hampir selalu menyisakan persoalan pajak. Pengacara yang memahami regulasi perpajakan dinilai lebih mampu memberikan perlindungan hukum menyeluruh kepada kliennya.
“Pengacara tidak bisa lagi berdiri di satu kaki. Ia harus paham hukum substantif sekaligus hukum fiskal. Pajak adalah ‘urat nadi’ dalam banyak kasus hukum,” tambahnya.
Pemerintah sendiri terus memperkuat penegakan hukum di sektor perpajakan. Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan membuat perkara pajak semakin sering masuk ke meja hijau. Kondisi ini menuntut pengacara untuk meningkatkan kompetensi dan literasi perpajakan.
Sejumlah organisasi Pengacara Pajak mulai mendorong pelatihan dan sertifikasi perpajakan bagi anggotanya. Langkah ini dinilai penting agar profesi pengacara tidak tertinggal oleh perkembangan hukum dan regulasi yang semakin dinamis.
Sementara itu, Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) bersama Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia (AHBI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur akan segera kembali menghadirkan pelatihan eksklusif yang paling dinanti para praktisi pajak.
“Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi penguatan kapasitas strategis bagi pengacara pajak dan praktisi agar tidak tertinggal dalam era digitalisasi perpajakan,” ujar Maharani Sekretaris AHBI DPW Jawa Timur.
Pelatihan ini juga menghadirkan para pemateri nasional yang berpengalaman di bidang perpajakan, hukum pajak, sehingga peserta mendapatkan perspektif praktis sekaligus regulatif yang berimbang.
Melalui kegiatan ini, PERJAKIN dan AHBI DPW Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mencetak praktisi pajak yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi perubahan sistem perpajakan nasional yang semakin modern dan terintegrasi.
Dengan memahami perpajakan, pengacara tidak hanya memperkuat posisi klien, tetapi juga berperan dalam menciptakan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas. Di era hukum modern, pengacara yang melek pajak bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. (red/akha)
