SUARASMR.NEWS – Isu kekayaan pegawai pajak kembali menjadi perhatian publik. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, sorotan terhadap harta aparatur perpajakan dinilai sebagai bagian dari pengawasan yang sehat terhadap institusi strategis negara.
Pegawai pajak yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak merupakan aparatur sipil negara yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan. Bagi pejabat tertentu, pelaporan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
Transparansi Bukan Sekadar Formalitas: Pengamat kebijakan publik menilai, keterbukaan soal kekayaan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga fondasi membangun kepercayaan masyarakat. Pasalnya, pegawai pajak memiliki kewenangan strategis dalam menghimpun penerimaan negara.
“Kepercayaan publik terhadap sistem pajak sangat bergantung pada integritas aparatnya. Ketika laporan kekayaan transparan dan dapat diverifikasi, kepercayaan itu akan tumbuh,” ujar seorang analis tata kelola pemerintahan.
Mekanisme Pengawasan Berlapis: Pengawasan terhadap kekayaan pegawai pajak dilakukan melalui beberapa jalur, mulai dari audit internal di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia hingga pemeriksaan eksternal oleh lembaga penegak hukum apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara profil harta dan penghasilan resmi.
Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern memungkinkan penelusuran transaksi keuangan berbasis data. Jika ditemukan lonjakan kekayaan yang tidak sejalan dengan penghasilan sah, proses klarifikasi dan pemeriksaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Reformasi dan Penguatan Integritas: Sejumlah reformasi birokrasi telah digulirkan untuk memperkuat integritas aparat pajak, termasuk peningkatan remunerasi, rotasi jabatan, hingga digitalisasi layanan guna meminimalisasi celah penyimpangan.
Isu kekayaan pegawai pajak pada akhirnya bukan semata tentang angka, tetapi tentang menjaga marwah institusi. Transparansi, pengawasan ketat, dan komitmen pada integritas menjadi kunci agar penerimaan negara tetap kokoh dan kepercayaan publik terus terjaga. (red/akha)
