SUARASMR.NEWS JAKARTA – Kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap musim kemarau menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat ketika krisis air melanda atau api telanjur melahap kawasan hutan. Mitigasi dan solusi permanen harus menjadi prioritas.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, kekeringan dan karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai bencana tahunan biasa. Pemerintah daerah (pemda) harus bergerak lebih awal dengan memetakan wilayah rawan, menyiapkan sumber air, serta mencegah kerusakan lingkungan sebelum dampaknya meluas.
“Kami prihatin melihat saudara-saudara di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan,” ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Said, berulangnya kekeringan di desa-desa yang sama menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pola penanganan bencana. Jika wilayah terdampak sudah dapat dipetakan, langkah pencegahan semestinya disiapkan jauh sebelum sumur mengering dan warga kesulitan memperoleh air bersih.
Distribusi air menggunakan mobil tangki, kata dia, memang dibutuhkan dalam kondisi darurat. Namun, bantuan tersebut tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang tanpa diikuti upaya menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” tegasnya.
Said juga menyoroti keterkaitan antara karhutla dan kekeringan. Menurut dia, hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, penjaga ekosistem, serta daerah tangkapan air. Kerusakan kawasan hulu berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat di wilayah hilir.
“Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan kawasan terdampak melalui evaluasi kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air.
Rehabilitasi, lanjut Said, harus disesuaikan dengan kebutuhan ekologis masing-masing kawasan agar fungsi lingkungan dapat dipulihkan secara berkelanjutan.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, Said mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader partai menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Ia meminta kader tidak sekadar menyaksikan kerusakan lingkungan, tetapi turut hadir membantu masyarakat dan mendukung pemulihan.
Said menyebut struktur dan kader PDI Perjuangan selama beberapa bulan terakhir telah bergerak di sejumlah wilayah untuk membantu warga terdampak kekeringan dan karhutla, mulai dari penyaluran air bersih hingga bantuan logistik bagi petugas dan relawan.
Di Bojonegoro, Jawa Timur, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai dilaporkan telah menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan.
Sementara itu, di Kota Batu, Jawa Timur, struktur PDI Perjuangan membantu memenuhi kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak.
Said menegaskan, kegiatan tersebut bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah, melainkan sebagai bentuk gotong royong sekaligus sarana bagi kader untuk memahami langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan di lapangan juga harus menjadi bahan evaluasi. Jika setiap musim kemarau warga di desa yang sama kembali bergantung pada pasokan air tangki, berarti masih ada persoalan mendasar yang belum dituntaskan. (red/hil)
