Mahfud MD Desak Kasus Ijazah Gibran Dituntaskan, KPU Terancam Sanksi Hukum

oleh

SUARASMR.NEWS JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024, Mahfud MD, mendesak agar polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara menyeluruh.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung karena berpotensi menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

banner 930x110

Tak hanya meminta kejelasan, Mahfud bahkan menilai perlu adanya sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Mahfud, langkah hukum tersebut bukan didasari kemarahan atau sentimen terhadap KPU maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan sebagai upaya menegakkan aturan dan mencegah terulangnya persoalan serupa.

“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Selasa (17/11/2026).

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menjelaskan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan rangkaian proses hukum yang telah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam rangkaian peristiwa tersebut, sanksi hukum harus diberikan. Tujuannya agar lembaga negara tidak sembarangan menerbitkan dokumen maupun membiarkan aturan dibuat tanpa keterbukaan kepada publik.

“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, makanya diberikan sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” tegasnya.

Lebih jauh, Mahfud menilai laporan masyarakat kepada Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana dalam polemik tersebut layak ditindaklanjuti. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengusut indikasi pelanggaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Baca Juga :  Bawaslu Temukan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada 2024

“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang yang melakukan hal seperti ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, polemik ijazah Gibran turut menjadi perhatian setelah muncul sejumlah proses hukum di lembaga peradilan.

Dalam uraian yang disampaikan terkait perkara tersebut, putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 disebut menyoroti persoalan pembuktian dokumen pendidikan Gibran, khususnya terkait persyaratan ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

banner 930x110

Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 disebut menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Rangkaian putusan dan laporan masyarakat tersebut kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai kepastian hukum, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta tanggung jawab lembaga negara.

Meski demikian, konsekuensi pidana terhadap pihak-pihak yang dilaporkan tetap harus ditentukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (red/ria)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *