SUARASMR.NEWS – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban raksasa PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban merek Michelin, menggegerkan ribuan pekerja. Suasana memanas ketika kabar PHK sepihak menyebar di kalangan buruh.
Tak tinggal diam, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI langsung turun ke lapangan, Senin (3/11/2025), untuk meredam gejolak di pabrik yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Rombongan Dasco datang bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, dan anggota Komisi IV DPR Rajiv. Begitu tiba di area pabrik, rombongan DPR disambut lautan massa buruh yang tengah menggelar aksi demonstrasi.
Kunjungan mendadak ini dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK DPR RI yang dibentuk guna menindaklanjuti laporan serikat pekerja terkait rencana PHK besar-besaran di perusahaan tersebut.
“Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja mengenai adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Kami datang untuk membantu komunikasi antara buruh dan manajemen agar tidak ada keputusan sepihak,” tegas Dasco di lokasi.
Dengan pengawalan ketat, para pekerja memberi jalan bagi rombongan Dasco untuk masuk ke area pabrik, diiringi sorakan dan spanduk bertuliskan tuntutan “Tolak PHK Sepihak!”
Di dalam area pabrik, Dasco dan rombongan langsung bertemu dengan Manajer HRD PT Multistrada, Fajar, untuk meminta klarifikasi. Sayangnya, manajemen pusat perusahaan tak hadir, lantaran kedatangan DPR bersifat mendadak.
“Kami sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan. Kami minta agar seluruh proses PHK dihentikan sementara, karena diduga ada pelanggaran prosedur dalam rencana tersebut,” ujar Dasco tegas.
Isu PHK di pabrik ban multinasional asal Prancis ini mencuat setelah organisasi buruh melaporkan adanya rencana pengurangan tenaga kerja besar-besaran akibat menurunnya permintaan global terhadap produk ban Michelin.
Menanggapi situasi yang kian panas, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan pihaknya akan mengambil langkah strategis untuk melindungi para pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian.
“Kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker Kabupaten Bekasi, dan Disnaker Provinsi Jawa Barat segera memanggil pihak manajemen PT Multistrada untuk duduk bersama. Ini masalah serius, ribuan keluarga bisa terdampak,” tegas Andi Gani.
DPR menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Satgas PHK yang dipimpin Dasco memastikan tidak ada satu pun perusahaan yang boleh semena-mena terhadap hak pekerja.
“Kami ingin pastikan buruh Indonesia tidak diperlakukan seperti roda mesin yang bisa dibuang kapan saja. Mereka adalah tulang punggung ekonomi negeri ini,” pungkas Dasco menutup kunjungan tersebut. (red/hil)
