SUARASMR.NEWS – Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia mendesak negara memastikan tidak ada penghalangan kerja pers menyusul pencabutan kartu liputan istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, setelah ia melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan istana kepresidenan,” tegas Forum Pemred dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Retno Pinasti dan Sekretaris Irfan Junaedi di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Forum Pemred menyesalkan langkah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut kartu liputan khusus istana milik Diana. Mereka mendesak pihak istana memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
Menurut Forum Pemred, tindakan yang menghambat kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers serta hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.
“Pasal-pasal yang dilindungi UU Pers jelas mengamanatkan kebebasan pers dan melindungi hak wartawan,” tegas pernyataan tersebut.
Forum Pemred juga mengapresiasi sikap redaksi CNN Indonesia yang segera mengambil langkah resmi, sekaligus mendorong penyelesaian melalui dialog yang menjunjung profesionalisme dan etika.
“Kami berharap kejadian yang menimpa Diana Valencia tidak terulang, dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menjaga kemerdekaan pers,” imbuhnya.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengaku terkejut dengan pencabutan kartu liputan tersebut. CNN Indonesia telah melayangkan surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan.
Menurut Titin, pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo seusai kepulangannya dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025), bersifat kontekstual dan relevan dengan kepentingan publik.
“Pertanyaan itu terkait isu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan nasional. Ini pertanyaan penting bagi masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia. Publik kini menantikan langkah istana untuk memberikan klarifikasi yang transparan. (red/hil)
