SUARASMR.NEWS – Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil lewat audiensi bersama sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat yang selama ini aktif mengawal isu hak asasi manusia dan reformasi institusi kepolisian.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pihaknya secara khusus mengundang organisasi yang telah mengajukan permohonan audiensi untuk memberikan masukan langsung terkait agenda percepatan reformasi Polri.
“Masukan dari NEFA, LSAM, Imparsial, HRWG, dan organisasi lainnya sangat konstruktif. Semuanya telah kami terima dengan baik dan akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, para peserta audiensi merupakan aktivis dan tokoh yang selama ini konsisten mengawal isu HAM dan kemanusiaan.
Mereka dianggap memiliki perspektif penting dalam memastikan reformasi Polri berjalan searah dengan kepentingan publik dan tuntutan zaman.
Jimly menegaskan bahwa komisi mendorong setiap organisasi untuk memperkaya rekomendasi tertulis mereka.
“Kami meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan itu lebih rinci, lengkap dengan tawaran solusi, bukan hanya daftar persoalan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa rumusan kebijakan reformasi Polri nantinya harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
“Kami memberi ruang sebesar-besarnya agar organisasi menghimpun pandangan dari lingkungan mereka masing-masing.”
Melalui audiensi ini, Jimly berharap tercipta sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil, sehingga proses percepatan reformasi dapat berlangsung lebih transparan, partisipatif, dan tepat sasaran.
Salah satu organisasi yang hadir, Human Rights Working Group (HRWG), menyoroti pentingnya penguatan sistem internal Polri sebagai kunci profesionalitas institusi.
Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, menilai bahwa perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, hingga penerapan meritokrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
“Semakin kuat sistem internal, semakin tinggi kepercayaan publik terhadap Polri,” tegas Daniel.
Ia juga menekankan urgensi memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai mitra pengawasan eksternal demi memastikan akuntabilitas institusi tetap terjaga. (red/hil)
