SUARASMR.NEWS – Presiden Prabowo Subianto mengakui perlunya peningkatan komunikasi publik dalam pemerintahannya. Pengakuan ini menunjukkan komitmen beliau terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Prinsip evidence-based performance yang dianutnya menekankan pentingnya bukti nyata sebagai dasar kebijakan dan komunikasi, bukan sekadar retorika. Pengakuan atas kekurangan dalam komunikasi pemerintah merupakan langkah berani dan bertanggung jawab, menunjukkan kesediaan untuk memperbaiki diri.
Upaya konkrit telah dilakukan, seperti dialog langsung dengan pemimpin redaksi media massa. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang utuh dan akurat kepada publik, mencegah misinformasi dan miskomunikasi.
Dengan membuka ruang dialog, Presiden Prabowo menunjukkan niat baik untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan media, serta masyarakat luas. Hal ini menandakan sebuah perubahan positif dalam pendekatan komunikasi pemerintahan, menuju pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.
Menurut Stromback & Kiousis dalam buku yang berjudul Political Public Relations: Concepts, Principles, and Application, seorang presiden memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, dan mempengaruhi pemberitaan.
Sebagai aktor dominan, presiden juga memiliki kemampuan mempengaruhi arah opini dalam agenda politik guna membangun persepsi publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Artinya komunikasi efektif antara Presiden dan publik sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengkomunikasikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Tata Kelola: Strategi komunikasi memiliki peran penting dalam ekosistem kepemerintahan. Tata kelola komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus dirumuskan dalam kebijakan tersendiri, tidak birokratik, dan bersifat dinamis.
Patut diwaspadai bahwa kegagalan dalam mengelola komunikasi dapat berdampak signifikan pada pemerintahan, seperti hilangnya kepercayaan publik dan krisis legitimasi.
Pakar komunikasi dan kritikus media Neil Postman dalam bukunya, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, mengkritik cara komunikasi politik yang bersifat manipulatif.
Perilaku buruk seperti ini, menurut dia, dapat menyebabkan kehilangan public trust atau kepercayaan publik, oleh karena itu pemerintah harus menggunakan komunikasi yang lebih transparan dan jujur.
Dalam konteks ini, Postman menyodorkan tesis mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi, komunikasi menjadi tulang punggung pemerintah untuk mencapai kinerja lebih baik. Ketidakefektifan model komunikasi dapat mengakibatkan runtuhnya citra positif sebuah pemerintahan.
Oleh sebab itu dibutuhkan tata kelola komunikasi secara khusus yang dimainkan oleh tim khusus, terdiri atas para ahli, kalangan profesional dan praktisi media. Mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen sama untuk mendukung dan membangun integritas pemerintah.
Strategi komunikasi harus direncanakan secara terstruktur dan sistematis, dengan satu tujuan yakni membangun komunikasi simetris antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan citra positif.
Model komunikasi: Komunikasi pemerintah harus jelas, tidak terlalu teknis tetapi juga tidak mengandung unsur kompleksitas. Konten disusun berdasarkan data dan fakta, dari sumber kredibel, tidak mengandung aspek manipulatif dan konfrontatif.
Dalam hal memainkan isu strategis, sedapat mungkin pemerintah melibatkan partisipasi publik (public participation), dan menggunakan diksi yang inklusif, sehingga publik merasa menjadi bagian dari strategi itu.
Edward Bernays, seorang pakar hubungan masyarakat, berpandangan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat dapat dipengaruhi melalui aspek psikologi menggunakan metode psikoanalisis, dimana pemerintah dapat menyusun opini publik melalui agenda setting bersama untuk mempengaruhi pandangan mereka.
“Model komunikasi” pemerintah harus jujur, tidak mengandung agenda tersembunyi, dengan mengedepankan rasa empati, sebagai cermin bahwa pemerintahan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan narasi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik (public trust), membangun “awareness”, yakni kesadaran publik untuk memahami isu-isu strategis dan program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah.
Narasi yang baik juga memposisikan publik dalam ruang partisipasi melalui feed back atau umpan balik yang dapat memperkokoh proses pengambilan keputusan.
Narasi Tunggal: Narasi Tunggal merupakan strategi penyusunan informasi dengan satu sudut pandang atau perspektif, sehingga publik dengan mudah memahami maksud pesan yang disampaikan, tanpa bias. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan menghindari tanggapan spekulatif.
Dalam sintesis, konsep narasi tunggal sesungguhnya sudah ada sepanjang sejarah ilmu komunikasi, dan bukan ditemukan oleh satu individu tertentu. Namun beberapa pakar komunikasi telah berkontribusi pada pengembangan konsep ini.
Salah satunya dengan menawarkan konsep satu narasi atau narasi tunggal. Sebuah narasi dalam satu sudut pandang, oleh satu narator. Narasi tunggal menciptakan kedekatan antara publik dengan pemerintah, karena tidak ada pandangan berbeda dalam melihat satu persoalan.
Sebuah konsep dikembangkan oleh pakar komunikasi Walter Fisher, yang kemudian dikenal dengan teori “Narative Paradigm”, bahwa menyampaikan narasi adalah cara utama memahami dan mengkomunikasikan pengalaman secara retorik.
Langkah membangun narasi tunggal melalui agenda setting bersama dapat dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan isu-isu strategis di masyarakat, disusul dengan langkah menentukan tema dan merancang kerangka narasi dengan jelas dan terstruktur.
Narasi tunggal bukan dimaksudkan untuk mengkooptasi isu, melainkan cara memudahkan publik memahami pesan pemerintah, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti disampaikan Presiden Prabowo.
Diharapkan upaya ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terciptanya iklim demokrasi yang lebih sehat. Inisiatif ini memberikan harapan akan terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. (red/akha)
Penulis: Dr Eko Wahyuanto, MM adalah dosen Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Komdigi Yogyakarta
