SUARA MEDIARAJAWALI – Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun, berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023, peringkat Indonesia dalam aspek keuangan syariah justru menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan sektoral yang perlu diatasi.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan, ini disebabkan oleh beberapa tantangan sektoral yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah.
“Berdasarkan indeks global GIEI, peringkat Indonesia pada aspek keuangan syariah menurun menjadi peringkat ke-7 dari tahun sebelumnya di posisi ke-6. Hal tersebut disebabkan karena beberapa tantangan sektoral,” ujar Mirza Adityaswara, Jumat (12/10/2024).
Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan produk ini, hanya sebagian kecil yang menggunakannya. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai perbedaan antara produk perbankan konvensional dan syariah.
Selain itu, sektor perbankan syariah juga masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi. SDM yang berkualitas dan teknologi yang canggih sangat penting untuk mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif.
Tantangan lain dihadapi oleh sektor pasar modal syariah. Tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap sektor ini masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dan memanfaatkan peluang investasi di pasar modal syariah.
Meskipun demikian, OJK optimistis bahwa tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi finansial (fintech) dan edukasi yang terus-menerus.
Di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah, tingkat literasi masyarakat juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya asuransi syariah dan dana pensiun syariah dalam melindungi diri dari risiko.
“Rendahnya angka literasi tersebut menyebabkan rendah pula inklusi masyarakat pada sektor PPDP. Di sisi lain, kurangnya diversifikasi produk antara PPDP syariah dengan PPDP konvensional menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk PPDP syariah,” katanya.
Sementara pengembangan lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML) berbasis syariah, memerlukan analisis pasar dan pemetaan kebutuhan nasabah secara khusus.
Di samping itu, dibutuhkan juga peningkatan inovasi dan diversifikasi produk pembiayaan syariah. Untuk mengatasi berbagai tantangan sektoral tersebut, Mirza mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat, salah satunya melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“OJK telah meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, kami menyebutnya GENCARKAN, dengan harapan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah, dapat terlaksana secara kolaboratif,” imbuhnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, secara umum tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan.Tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat tercatat sebesar 39,11 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 12,88 persen.
Tantangan yang dihadapi sektor ekonomi syariah di Indonesia merupakan peluang untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ini dan meningkatkan peringkat Indonesia dalam GIEI.
Peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, dan penguatan permodalan juga menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. (red/akha)
