Raffi Ahmad Buka Suara soal Proyek Rp14,7 Miliar dengan Dua Kementerian, Siap Diperiksa Aparat Pengawas

oleh

SUARASMR.NEWS JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, akhirnya angkat bicara terkait sorotan publik atas kerja sama pengadaan jasa influencer dengan dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar.

Raffi mengungkapkan, dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan berbagai kerja sama komersial meski telah menjabat sebagai pejabat publik.

banner 930x110

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad bersama @raffinagita1717, Senin.

Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyebut aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima kerja sama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia mengakui bahwa status sebagai pejabat publik membawa tanggung jawab lebih besar. Aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat, menurutnya, harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.

Raffi pun menyebut polemik tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional maupun tugas publiknya.

“Saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Tak hanya memberikan klarifikasi, Raffi juga menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia menegaskan siap menindaklanjuti apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama tersebut.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Baca Juga :  KPK Bongkar Modus “Surat Tanpa Tanggal” Bupati Tulungagung, ASN Diduga Diikat dengan Ancaman Terselubung

ICW Soroti Delapan Paket Pengadaan

Polemik ini bermula setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian.

banner 930x110

Rinciannya, lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025–2026.

Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penayangan konten promosi melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, termasuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menduga pola pengadaan tersebut mengarah pada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk bersaing.

Selain itu, ICW juga menyoroti dugaan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus figur yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penyedia jasa.

Sorotan ICW tersebut kini menempatkan transparansi proses pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, serta potensi konflik kepentingan sebagai persoalan yang perlu mendapat penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut. (red/akha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *