SUARASMR.NEWS – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum mengetahui secara pasti bentuk evaluasi yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap para menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai kurang seirama.
Dasco hanya menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle atau sekedar teguran sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dan itu merupakan hak prerogatif Presiden, dan DPR akan menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo.
“Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, ‘kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025)
Meskipun ada informasi mengenai kinerja menteri yang kurang optimal, Dasco menghindari spekulasi lebih lanjut dan menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi kepada Presiden.
“Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.
Dasco menegaskan bahwa sikap DPR adalah menghormati dan menunggu langkah selanjutnya dari Presiden dalam mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih
“Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini. Akan tetapi, tentu sebenarnya hal-hal seperti ini kami serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan kekuasaan dan penghormatan terhadap kewenangan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Sikap menunggu dan melihat ini mencerminkan proses demokrasi yang sehat, di mana lembaga legislatif memberikan ruang bagi eksekutif untuk menjalankan tugasnya.
Diberikan sebelumnya, bahwa pada hari Rabu (5/2/2025), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
Pernyataan Presiden tersebut disampaikan pada saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.
“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memenuhi harapan rakyat akan pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.
Diharapkan evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto akan menghasilkan kabinet yang lebih efektif dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal demi kemajuan bangsa. (red/ria)
