SUARASMR.NEWS – Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki peran penting sebagai wadah berserikat dan berkumpul bagi masyarakat. Tujuan utama dari keberadaan Ormas adalah untuk memberikan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat.
Namun, dalam beberapa kasus, Ormas justru menyimpang dari tujuan awalnya, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali keberadaan Ormas.
Sejarah dan Perkembangan Ormas: Awalnya, Ormas dibentuk dengan komitmen kemaslahatan bagi warga. Namun, menurut Pengamat Kebijakan Publik Umar Ibnu Alkhatab, banyak Ormas yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka.
Ia menilai bahwa hal ini menjadi penyebab masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat positif dari keberadaan Ormas, melainkan justru meresahkan.
“Ormas di Bali yang telah memiliki izin harus membuktikan komitmennya menjadi jembatan penghubung dan mengawal aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kemaslahatan dari keberadaan ormas,” ujar Umar Ibnu Alkhatab dikutip suarasmr.news, Kamis (15/5/2025).
Peran Pemerintah dan Regulasi: Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur keberadaan Ormas. Meskipun Undang-Undang memberikan kemerdekaan berkumpul dan berserikat, Ormas tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah.
Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Ni Wayan Widhiastini yang menyatakan bahwa Ormas harus menunjukkan komitmen yang jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka.
“Ormas harus menunjukkan komitmen disertai kejelasan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bergerak di bidang apa. Hal tersebut penting agar pembentukan ormas tidak menyalahi aturan dan tidak menyimpang dari komitmen mengawal aspirasi untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Widhiastini.
Ormas memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan memberikan nilai manfaat atau kemaslahatan. Ormas sebagai infrastruktur politik juga memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah memantapkan persatuan dan kesatuan.
Namun, komitmen tersebut justru dipertanyakan, lantaran tidak sedikit keberadaan Ormas justru meresahkan dan merugikan masyarakat yang merusak citra ormas untuk kemaslahatan.
Dalam era modern, evaluasi kembali keberadaan Ormas menjadi hal yang mendesak. Pemerintah dan pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya komitmen Ormas dalam memberikan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat.
Dengan demikian, Ormas harus kembali kepada tujuan awalnya dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan AD/ART serta regulasi yang berlaku. Evaluasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membuat masyarakat merasakan manfaat sebenarnya dari keberadaan Ormas. (red/nil)
